REPUBLIKA.CO.ID, BRIDGETOWN -- Pejabat tinggi pemerintah Barbados mengatakan pulau Karibia itu harus menjadi republik dan meninggalkan masa lalu kolonial. Sebelumnya, Barbados ingin mencopot Ratu Inggris Elizabeth sebagai kepala negara.
Bekas koloni Inggris tersebut merdeka pada tahun 1966. Negara yang berpopulasi di bawah 300 ribu jiwa itu mempertahankan hubungan formal dengan monarki Inggris sebagai salah satu negara yang pernah menjadi bagian dari Kerajaan Britania.
"Waktunya untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kami," kata Gubernur Jenderal Barbados Sandra Mason, saat menyampaikan pidato atas nama Perdana Menteri Mia Mottley, Kamis (17/9).
Mottley meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada 2018. Mason mengatakan masyarakat Barbados ingin orang Barbados yang menjadi kepala negara mereka.
"Pernyataan ini tegas ini menunjukkan kepercayaan diri pada siapa diri kami dan apa yang dapat kami capai, karena itu Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi Republik saat kami merayakan hari Kemerdekaan ke-55," kata Mason.
Perayaan Kemerdekaan ke-55 akan dirayakan pada November 2021. Tapi ada skeptisme mengenai gagasan untuk menjadi Republik. Sebab, gagasan itu bukan ide baru dan sudah lama disuarakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Baru-baru ini masyarakat Barbados frustasi dengan lambatnya langkah pemerintah menyingkirkan patung-patung kolonial. Patung perak Admiral Lord Nelson yang dipasang sejak 1813 masih tegak berdiri di ibu kota Bridgetown.
Ketika negara-negara lain merobohkan patung-patung serupa sebagai protes terhadap rasialisme bulan lalu, Barbados juga menjadwalkan untuk menyingkirkan patung tersebut. Roy R. Morris, sekretaris pers perdana menteri Barbados mengatakan tidak ada pemicu baru yang mendorong negara itu ingin segera menjadi republik, selain memenuhi janji-janji yang sudah lama politisi di pulau tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika