Kamis 17 Sep 2020 13:31 WIB

Ridwan Kamil Nilai Darurat Militer Covid-19 Belum Perlu

Covid-19 ini sifatnya kedaruratan oleh musuh yang tidak dikategorikan perang fisik.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri)
Foto: ASPRILLA DWI ADHA/ANTARA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Korban meninggal dunia akibat Covid-19 terus berjatuhan. Tak hanya masyarakat biasa, pejabat maupun artis banyak yang meninggal karena Covid-19. Terakhir, Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal karena Covid-19.

Walaupun begitu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menilai, saat ini belum perlu diberlakukan darurat militer untuk penanganan Covid-19. "Untuk darurat militer terkait Covid-19, saya kira belum perlu ya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu malam (17/9).

Emil mengatakan, Covid-19 ini sifatnya kedaruratan oleh-oleh musuh yang tidak dikategorikan perang fisik. Karena musuhnya adalah penyakit.

"Musuhnya kita ini kan penyakit kalau penyakit ini kedisiplinannya masih bisa dikendalikan oleh perangkat sipil. Saya kira jadi ide itu (darurat militer,red), saya kurang setuju," katanya.

Saat ditanya tentang apa yang akan dilakukan Jabar terkait target pemerintah pusat dalam menangani kasus Covid-19 di 8 provinsi, Emil mengatakan, sebenarnya ada ataupun tidak ada koordinasi 8 provinsi itu, Pemprov Jabar setiap hari terus mencari jawaban dan berupaya mencegah penyebaran.

"Makanya kalau ditanya Pak Gub mau apa, jawabannya sama kita tuh udah mentok tracingnya 50 ribu per minggu kecuali pemerintah pusat turun. Jakarta kan udah 70 ribu per minggu, Jawa Barat itu udah keren 50 ribu. Tapi, kalau di presentase kan di jumlah penduduk kita masih kurang," paparnya.

Kedua, kata dia, Provinsi Jabar bagus di tingkat kematian itu rendah 2,1 tapi kesembuhannya lambat hanya 53 persen. Padahal, minimal seharusnya di 70 persen. 

"Makanya yang saya sampaikan di forum 8 provinsi untuk Jabar tolong pemerintah pusat membantu obat-obatan, cari terapi untuk meningkatkan kesembuhan," kata Emil.

Artinya, kata dia, di forum 8 provinsi tersebut tidak ada hal baru. Jadi, hanya ada penguatan bahwa perhatian dari pemerintah Pusat akan lebih tinggi. "Menkes sudah datang ke Jawa Barat nanti kita update dukungan kongkritnya seperti apa. Berapa-berapanya belum ada kita fokus pada penyembuhan," katanya. 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement