REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Korban meninggal dunia akibat Covid-19 terus berjatuhan. Tak hanya masyarakat biasa, pejabat maupun artis banyak yang meninggal karena Covid-19. Terakhir, Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal karena Covid-19.
Walaupun begitu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menilai, saat ini belum perlu diberlakukan darurat militer untuk penanganan Covid-19. "Untuk darurat militer terkait Covid-19, saya kira belum perlu ya," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu malam (17/9).
Emil mengatakan, Covid-19 ini sifatnya kedaruratan oleh-oleh musuh yang tidak dikategorikan perang fisik. Karena musuhnya adalah penyakit.
"Musuhnya kita ini kan penyakit kalau penyakit ini kedisiplinannya masih bisa dikendalikan oleh perangkat sipil. Saya kira jadi ide itu (darurat militer,red), saya kurang setuju," katanya.
Saat ditanya tentang apa yang akan dilakukan Jabar terkait target pemerintah pusat dalam menangani kasus Covid-19 di 8 provinsi, Emil mengatakan, sebenarnya ada ataupun tidak ada koordinasi 8 provinsi itu, Pemprov Jabar setiap hari terus mencari jawaban dan berupaya mencegah penyebaran.
"Makanya kalau ditanya Pak Gub mau apa, jawabannya sama kita tuh udah mentok tracingnya 50 ribu per minggu kecuali pemerintah pusat turun. Jakarta kan udah 70 ribu per minggu, Jawa Barat itu udah keren 50 ribu. Tapi, kalau di presentase kan di jumlah penduduk kita masih kurang," paparnya.
Kedua, kata dia, Provinsi Jabar bagus di tingkat kematian itu rendah 2,1 tapi kesembuhannya lambat hanya 53 persen. Padahal, minimal seharusnya di 70 persen.
"Makanya yang saya sampaikan di forum 8 provinsi untuk Jabar tolong pemerintah pusat membantu obat-obatan, cari terapi untuk meningkatkan kesembuhan," kata Emil.
Artinya, kata dia, di forum 8 provinsi tersebut tidak ada hal baru. Jadi, hanya ada penguatan bahwa perhatian dari pemerintah Pusat akan lebih tinggi. "Menkes sudah datang ke Jawa Barat nanti kita update dukungan kongkritnya seperti apa. Berapa-berapanya belum ada kita fokus pada penyembuhan," katanya.