REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, menyatakan, produksi beras tahun 2020 diperkirakan lebih rendah 2 juta ton dari tahun lalu. Pemerintah diminta secara cermat memperhitungkan kecukupan beras nasional demi mengantisipasi masalah pasokan.
"Pada situasi perberasan, kalau berdasarkan produksi riil Januari-Juli yang sudah diketahui produksinya turun 1,5 juta ton dibanding periode sama 2019," kata Andreas dalam Webinar Pusat Kajian Pangan Pertanian dan Advokasi, Kamis (17/9).
Lebih lanjut, ia menuturkan, hingga akhir tahun, dari hasil pengamatan perkiraan, produksi beras pada paruh kedua tahun 2020 akan naik 500 ribu ton dari periode sama tahun lalu. Dengan begitu, potensi produksi beras tahun 2020 lebih rendah 1 juta dari tahun 2019.
Jika ditambah dengan posisi stok Bulog yang saat ini hanya 1,4 juta ton, turun dari posisi sama tahun lalu 2,1 juta ton serta stok beras awal tahun yang juga menurun, Andreas mengatakan secara total produksi beras menurun 2 juta ton. "Perkiraan saya seperti itu," kata Andreas.
Mengutip data resmi Badan Pusat Statistik dua tahun terakhir, tren produksi beras memang sedang turun. Di mana, pada tahun 2019 secara total produksi beras mencapai 31,31 juta ton. Angka itu, pun turun dari posisi 2018 yang mencapai 33,94 juta ton.
Andreas mengatakan, apakah penurunan sekitar 2 juta ton itu perlu ditambal dengan importasi beras, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah. Segala perhitungan mengenai neraca perberasan harus dihitung secara cermat dan petani kecil juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Namun, pada sebelumnya Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, optimistis produksi beras nasional hingga akhir tahun akan mengalami surplus hingga 6 juta ton. Namun, diperlukan upaya ekstra pemerintah pusa dan daerah untuk bisa mengamankan musim tanam pada semester kedua kali ini.
Syahrul memaparkan, dari progonosis terakhir Kementerian Pertanian, total produksi beras pada Desember 2020 bisa mencapai 12,5 juta ton sampai 15 juta ton. Produksi beras itu hasil dari upaya percepatan musim tanam kedua seluas 5,6 juta hektare yang sudah dimulai sejak Mei 2020 lalu.
"Jika produksi itu bisa dicapai, lalu dikurangi dengan konsumsi kita (6 bulan) sekitar 15 juta ton, maka tersisa 6 juta ton dan itu akan masuk ke 2021. Ini menjadi sangat strategis," kata Syahrul.
Pihaknya secara khusus meminta para jajarannya untuk lebih berkonstrasi dalam mengakselerasi produksi pangan dalam negeri. Ia pun meminta tidak ada pejabat maupun jajaran yang melakukan upaya berseberangan dengan kebijakannya. Sebab, Indonesia harus benar-benar mengandalkan kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa pandemi Covid-19.
Syahrul pun mengingatkan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dari pusat wajib diturunkan dan diterapkan oleh setiap daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika