Kamis 17 Sep 2020 16:36 WIB

KUR Jaga UMKM Bertahan di Tengah Pandemi

Selama ini pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan mendapat layanan finansial.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, mengatakan pemerintah menaruh prioritas penuh dalam menjaga keberlangsungan UMKM lewat program KUR.
Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, mengatakan pemerintah menaruh prioritas penuh dalam menjaga keberlangsungan UMKM lewat program KUR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko bidang Perekonomian, Gede Edy Prasetya, mengatakan pemerintah menaruh prioritas penuh dalam menjaga keberlangsungan UMKM lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Gede menyebut pemerintah telah mengeluarkan empat permenko perekonomian yakni Permenko Nomor 6, 8, 15, dan 16 tahun 2020 untuk percepatan penyaluran KUR.

"Permenko ini wujud negara hadir membina UMKM. Ini kebijakan yang ditujukan kepada UMKM supaya bisa mitigasi risiko dan membuat usaha bertahan di tengah pandemi," ujar Gede saat Webinar Askrindo di Jakarta, Kamis (17/9).

Baca Juga

Gede mengatakan peran UMKM sangat vital bagi perekonomian. Pada 2018, kata Gede, jumlah pelaku UMKM tercatat sebesar 64,19 juta dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 61,07 persen dan jumlah tenaga kerja mencapai 116,9 juta orang dengan total ekspor Rp 293 triliun.

Gede mengatakan selama ini pelaku UMKM kerap mengalami kendala berupa kesulitan mendapat layanan finansial yang mengakibatkan UMKM sulit naik kelas. Keberadaan pandemi juga semakin mempersulit ruang gerak UMKM.

"Dampak covid bagi UMKM sektor penjualan makanan dan minuman turun 23 persen, distribusi terhambat 19,5 persen, dan permodalan sebesar 19,45 persen," ucap Gede. 

Gede berharap program KUR yang terdiri atas KUR super mikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus, hingga KUR penempatan TKI memberikan bantuan bagi para pelaku UMKM di tengah pandemi. Pemerintah, lanjut Gede, juga telah memberikan relaksasi berupa penundaan angsuran pokok paling lama enam bulan dinerikan kepada 13,7 juta debitur dengan baki debet Rp 44,67 triliun, perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,37 juta debitur dengan baki debet Rp 43,77 triliun dan penambahan limit plafon diberikan kepada 15 debitur dengan baki debet Rp 2,46 miliar.

"Realisasi KUR Januari sampai 31 Agustus 2020 sebesar Rp 103,17 triliun diberikan kepada 3,07 juta debitur atau 54,3 persen dari target 2020 yang sebesar Rp 190 triliun," kata Gede. 

Gede menyampaikan penyaluran KUR pada masa pandemi mengalami penurunan tajam sebesar Rp 18,99 triliun pada Maret 2020 menjadi Rp 4,76 triliun pada Mei 2020. Namun, secara bertahap penyaluran KUR kembali meningkat pada Agustus sebesar Rp 9,64 triliun

"Penyaluran KUR masih didominasi unttik skema KUR mikro sebesar 71,02 persen, KUR kecil sebesar 28,74 persen, dan KUR penempatan TKI sebesar 0,23 persen," ungkap Gede. 

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan BRI mendapat alokasi KUR sebesar Rp 140 triliun pada 2020, dengan rincian Rp 130 triliun untuk KUR mikro dan Rp 10 triliun untuk KUR kecil. Dalam Rp 130 triliun juga dibagi menjadi dua yakni Rp 120 triliun untuk KUR mikro dan Rp 10 triliun untuk KUR super mikro. 

"Alokasi KUR mikro BRI sebesar Rp 120 triliun merupakan 60 persen dari total alokasi KUR nasional yang sebesar Rp 198 triliun," ujar Supari. 

Supari menyebut penyaluran KUR BRI ditargetkan rampung pada Desember 2020. Supari menyampaikan, per Agustus 2020, BRI telah merealisasikan penyaluran KUR mikro kepada 2,7 debitur dengan nilai sebesar Rp 68,6 triliun atau 57,2 persen. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement