REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta adanya tembusan setiap Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) yang dikirim ke Pemerintah Pusat, untuk sinkronisasi data. Sinkronisasi ini penting untuk mengatasi kelangkaan pupuk di berbagai daerah. 

"Formatnya saat ini harus disinkronkan, yakni Pemprov Jatim harus mendapat tembusan RDKK yang dikirim Kabupaten/Kota, sehingga masalah kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi," kata Khofifah ditemui di Gresik, Kamis (17/9).

Khofifah mengaku, telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan melihat masalah kelangkaan pupuk yang terus terjadi. Padahal, beberapa kelompok tani sudah menyampaikan rencana tanamnya, namun tidak masuk RDKK.

"Mereka merasa sudah menyampaikan tetapi belum masuk RDKK yang semestinya masuk. Ada juga gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang distribusi pupuk tidak sesuai kebutuhan anggotanya. Mekanisme inilah yang harus kita cari solusinya," kata mantan Menteri Sosial ini.

Oleh karena itu, Khofifah di sela-sela meninjau ketersediaan pupuk bersubsidi dan gudang Petrokimia Gresik, meminta perusahaan BUMN itu untuk membantu koordinasi dan bersama melakukan sinkronisasi RDKK.

"Saya telah melakukan koordinasi dengan PT Petrokimia Gresik maupun Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, saya juga berkoordinasi dengan Perhimpunan Lembaga Masyarakat Desa dan Hutan (PLMDH) untuk melihat petani yang belum masuk RDKK," katanya.

Khofifah mengaku, pekerjaan rumah (PR) di masa pandemi Covid-19 saat ini adalah bagaimana menjaga ketahaan pangan. Sehingga, ketersediaan pupuk di musim tanam harus dipastikan aman dan tak terjadi kelangkaan.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo mengaku, siap mendukung ketahanan pangan nasional, dimana pupuk bersubsidi, sebagai salah satu sarana produksi pertanian, menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Terlebih, di tengah kondisi wabah COVID-19.

"Tidak hanya pupuk, kami juga siap membantu petani dalam pengendalian hama, sehingga pengawalannya lengkap," tuturnya.

Namun demikian, Dwi mengatakan, kewajiban dari Petrokimia Gresik untuk menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi harus sesuai ketentuan atau penugasan dari pemerintah.

Sementara itu, saat ini stok pupuk bersubsidi Petrokimia Gresik mencapai 557.733 ton, melebihi ketentuan minimum pemerintah (491.518 ton). Stok tersebut terdiri dari Pupuk Urea 69.977 ton, ZA 78.653 ton, SP-36 110.248 ton, Phonska 224.088 ton, dan Petroganik 74.767 ton.

Dari total stok itu, Provinsi Jawa Timur mendapatkan kuota sebesar 217.895 ton, dengan rincian Urea 69.977 ton, ZA 30.675 ton, SP-36 31.389 ton, NPK Phonska 46.932 ton dan Petroganik 38.922 ton. Meski stok mencukupi, sebelumnya dilaporkan beberapa daerah di Jawa Timur mengalami kelangkaan pupuk, seperti di Situbondo, Tulungagung serta Kabupaten Jember.

Ikuti Whatsapp Channel Republika