REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan terdapat beberapa alasan mengembalikan data rekening calon penerima subsidi gaji yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). Salah satunya karena rekening yang diberikan sudah tidak aktif.

"Ada data-data yang tidak valid, jadi di batch (tahap) I ada sekitar 6.000 tidak valid dengan keterangannya misalnya rekeningnya ditutup. Bisa saja ketika proses pemberian data rekening masih buka tapi ternyata tutup dalam beberapa waktu bulan setelahnya," kata Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 soal bantuan subsidi upah (BSU) di Jakarta, Kamis (17/9).

Selain rekening yang tidak aktif, pemeriksaan kelengkapan atau check list yang dilakukan Kemnaker juga menemukan rekening pasif atau rekening yang tidak melakukan transaksi dalam masa tertentu. Dari temuan tersebut, Kemnaker kemudian mengembalikan data-data rekening itu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti kepada pihak berkepentingan yaitu pemberi kerja yang kemudian menginformasikan kepada pekerjanya.

Sampai saat ini Kemnaker telah menerima 11,8 juta data calon penerima BSU yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui empat tahap dari 15,7 juta penerima yang ditargetkan pemerintah.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto data-data yang diserahkan ke Kemnaker itu sudah mengalami validasi berlapis untuk memastikan penerimanya tepat sasaran. Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menerima 14,7 juta data rekening calon penerima BSU dengan tidak semuanya lolos validasi berlapis.

"Ada 1,7 juta yang tidak bisa diteruskan karena tidak sesuai kriteria, kemudian ada 1,2 juta yang masih kita proses ulang, kami kembalikan ke perusahaan untuk diperbaiki dan kami sedang menunggu proses perbaikan ini," tegas Agus dalam diskusi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika