REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seiring kompetensi bisnisnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tetap menyalurkan dana yang ditempatkan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui kredit di sektor perumahan. BTN melihat sektor ini memiliki daya ungkit besar.

Direktur Utama BTN Pahala N Mansury menjelaskan, hingga 31 Agustus 2020, realisasi penyaluran pembiayaan dari penempatan dana pemerintah di BTN telah mencapai Rp 9,42 triliun atau 62,8 persen dari target sebesar Rp 15 triliun. Segmen terbesar adalah KPR subsidi sebanyak 22.456 debitur dengan total nilai Rp 3,13 triliun. 

Disusul KPR nonsubsidi dan kredit konsumer untuk 9.669 debitur dengan total nilai Rp 2,46 triliun. Berikutnya adalah kredit konstruksi dan kredit komersial lain untuk 1.961 debitur dengan total nilai Rp 1,81 triliun.

Di dalamnya sudah termasuk kredit untuk UMKM sebanyak 1.001 debitur senilai Rp 434 miliar. Sedangkan kredit ke BUMN telah terealisasi bagi 22 debitur senilai Rp 2,02 triliun.

Penyaluran kredit tersebut telah dilaksanakan hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Dari total kredit yang disalurkan, 77 persen tersalur ke wilayah di luar DKI Jakarta dan sebesar 23 persen di antaranya ke luar Jawa.

"Dengan besarnya porsi penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan, baik melalui segmen KPR subsidi dan KPR non-subsidi, BTN berharap dapat mendukung ekonomi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Pahala di Jakarta, Kamis (17/9).

Sektor properti, menurut Pahala, dapat memberikan dampak pemulihan ekonomi nasional yang cukup luas. Hal ini karena sektor perumahan memiliki efek berganda yang sangat besar dan mengalir ke 172 bidang industri turunan dimulai dari industri pengolahan, jasa asuransi, jasa profesional jasa telekomunikasi, jasa pemerintahan dan umum, jasa keuangan perbankan, serta bidang lainnya.

"Kami siap mengoptimalkan penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan jika pemerintah memperpanjang penempatan dana dan menambah dana PEN," ucap Pahala.

Ikuti Whatsapp Channel Republika