REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada sektor properti di tengah pandemi Covid-19. Hal ini mengingat multiplier effect dari industri ini mampu menyentuh 170 sektor lain sekaligus menyerap 30 juta tenaga kerja.

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan peran strategis sektor real estate di antaranya meningkatkan pertumbuhan 174 industri terkait. Lalu, jumlah pekerja langsung dan tidak langsung yang diserap sektor real estat mencapai sekitar 30,34 juta orang.

“Di tengah pandemi Covid-19 sejumlah sub sektor properti terpukul semisal rumah komersial turun berkisar 50–80 persen dan perkantoran turun 74,6 persen. Hanya segmen Rumah Subsidi yang masih bertahan saat masa pandemi Covid19. Konsumen masih antusias (terutama di daerah),” ujarnya kepada wartawan, Jumat (18/9).

Real Estat Indonesia mengusulkan sejumlah masukan kepada pemerintah guna membangkitkan sektor properti. Adapun usulan itu di antaranya adalah penurunan tarif PPh Final Sewa Tanah & Bangunan sebesar 10 persen menjadi lima persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12–18 bulan.

Lalu, penurunan tarif PPh Final Jual Beli Tanah & Bangunan sebesar 2,5 persen menjadi satu persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 – 18 bulan. Kemudian, penurunan tarif PPN sebesar 10 persen menjadi lima persen selama masa pandemi atau untuk jangka waktu antara 12 – 18 bulan.

Selanjutnya diberikan kelonggaran waktu pembayaran PPh Final Sewa dan Jual Beli Tanah dan Bangunan, serta PPN selama masa pandemi atau sampai dengan 9 – 12 bulan dari batas maksimal pembayaran pajak.

“Selain itu, pembelian properti, baik perorangan maupun badan usaha yang sumber dananya belum tercatat dalam SPT dikenakan pajak sebesar 5 persen. Selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam SPT untuk pelaporan pajak tahun berikutnya,” ucapnya.

Pemerintah pun diminta dapat memberikan insentif lain berupa peningkatan anggaran pada APBN untuk sektor perumahan. Sebab penyerapan anggaran pada industri hunian tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi berkali lipat.

Sementra Pengamat Properti Ali Tranghanda menambahkan saat ini perlu adanya penyelamatan perusahaan pengembang dari kesulitan cashflow. “Perlu ada insentif dari pemerintah termasuk pajak-pajak pembelian properti khususnya untuk investor karena mereka yang relatif siap daya beli. Selain itu, perlu relaksasi pembelian properti untuk konsumen,” ucapnya.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto menyatakan penyaluran Tapera akan memberi manfaat untuk para peserta Tapera serta menggerakkan sektor perumahan. Database yang dimiliki oleh BP Tapera menyebutkan saat ini sebagian besar adalah PNS, yaitu sekitar empat juta peserta.

Lalu, dilengkapi dengan peserta yang sudah masuk dalam list eligible berikut lokasinya, dapat mempermudah developer untuk membangun hunian yang tepat sasaran, segera terbeli dan dihuni.

“Penyaluran manfaat pembiayaan perumahan untuk peserta Tapera diharapkan dapat ikut menggerakkan ekonomi nasional dengan memberikan efek berganda (multiplier effect) setidaknya bagi 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan industri lainnya,” kata dia.

Menurutnya saat ini  Tapera pun menyatakan akan menjalin kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sebab entitas tersebut memiliki keahlian dan infrastruktur yang kuat sektor properti.

Apalagi kondisi new normal, BTN aktif menggelar berbagai inisiatif untuk membangkitkan sektor properti. Di antaranya dengan meningkatkan awareness terkait pentingnya hunian, meluncurkan inovasi produk dan layanan, menggelar pameran properti, hingga menjalin berbagai kemitraan.

“Di tengah itu semua, sejumlah kalangan menilai bahwa kebangkitan sektor properti pada masa new normal terus diupayakan dengan berbagai stimulus dan bantuan pemerintah. Situasi pandemi Covid-19 yang menghantam semua sektor termasuk perumahan memerlukan dukungan semua pihak termasuk juga perbankan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika