Jumat 18 Sep 2020 23:28 WIB

Luhut: Pemerintah tak Ingin Buka Wisata Bali tanpa Batas

Luhut menyebut tetap ada pembatasan bagi wisatawan yang akan datang ke Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) di Badung Bali. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak ingin membuka pariwisata Bali tanpa batas, terlebih kasus COVID-19 di Pulau Dewata terus meningkat.
Foto: ANTARAFikri Yusuf
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) di Badung Bali. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak ingin membuka pariwisata Bali tanpa batas, terlebih kasus COVID-19 di Pulau Dewata terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak ingin membuka pariwisata Bali tanpa batas, terlebih kasus COVID-19 di Pulau Dewata terus meningkat.

"Saya pikir kita juga tidak ingin buka turis Bali itu langsung tanpa batas. Tadi saya barusan telepon dengan Gubernur Bali, jadi memang kita akan batasi," katanya dalam jumpa pers virtual penanganan COVID-19, Jumat (18/9) petang.

Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) mengatakan pembatasan yang dilakukan itu misalnya dengan mengharuskan pengunjung Bali yang menggunakan mobil untuk bisa melakukan rapid test antigen.

"Misal dari Jakarta, sekarang mobil yang masuk harus dapat rapid test antigen buatan dalam negeri sehingga industri jualan juga. Kalau itu kita jalankan, nanti saya pikir akan juga mengurangi penyebaran itu," katanya.

Bali menjadi salah satu provinsi penyumbang kasus terbesar COVID-19, di mana Luhut diminta untuk melakukan pengawasan ketat dalam penanganan penyebarannya. Selain Bali, ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Papua yang jadi wilayah fokus penanganan COVID-19.

Menyusul upaya untuk menekan kasus di provinsi tersebut, pemerintah akan menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan membatasi sejumlah kegiatan masyarakat meski tidak seekstrem sebelumnya agar ekonomi tetap bisa berputar.

"Sekarang di Bali itu acara keagamaan dikurangi, sesajen itu sementara dikurangi, perkantoran juga dikurangi. Turis pun sementara dua minggu ini agak mereka kurangi, mungkin tidak ditutup seperti yang lalu (total) sehingga ekonomi masih bergerak," katanya.

Di sisi lain, pemerintah pun akan mendorong perbaikan manajemen di rumah sakit, termasuk manajemen Intensive Care Unit (ICU) sehingga tingkat kematian bisa ditekan. Begitu pula tingkat kesembuhan bisa meningkat seperti perintah Presiden Jokowi.

"Tadi baru dilaporkan oleh Gubernur, (tingkat kesembuhan) meningkat tajam sejak itu (pembatasan kegiatan) dilakukan," katanya. Sebelumnya, pariwisata Bali memang sudah dibuka untuk wisatawan domestik sejak 31 Juli lalu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement