REPUBLIKA.CO.ID, oleh Intan Pratiwi, Ronggo Astungkoro, Sapto Andika Candra, Antara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat (18/9) menggelar konferensi pers virtual. Ia memberikan penjelasan penugasan khusus yang diberikan Joko Widodo (Jokowi) kepada terkait penanganan Covid-19.
Luhut membantah anggapan peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 yang terjadi belakangan di Indonesia karena pemerintah kembali membuka perekonomian. Ia menilai, peningkatan kasus Covid-19 karena masyarakat mulai abai dan tak lagi disiplin.
"Memang ada tren kenaikan angka penularan di September ini. Tapi ini bukan karena pemerintah kembali membuka ekonomi. Ini karena masyarakat tidak disiplin," ujar Luhut.
Luhut mengakui, pemerintah tidak bisa benar-benar memilih antara kesehatan dan ekonomi. Dalam penanganan pandemi Covid-19. pemerintah perlu memelihara keseimbangan.
"Gimana kita melihara keseimbangan ini. Tapi kudu kompak dan jangan saling salah. Tenang aja, kita selesaikan dengan baik. Kita upayakan dengan baik jangan sampai ada outbreak," ujar Luhut.
Luhut melanjutkan, tiga bulan ke depan merupakan masa kritis. Maksudnya, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan penularan Covid-19 sampai vaksin ditemukan.
"Ini kita masuk dalam critical time. Dua tiga bulan ke depan. Paling tidak sampai Desember ketika pemerintah sudah mengantongi vaksin," ujarnya.
Pada masa genting tiga bulan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas patuhnya protokol kesehatan. Luhut memastikan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan akan lebih ditingkatkan ke depan.
"Kita perlu upaya lebih tegas untuk bisa mengubah prilaku masyarakat. Ada tren kenaikan september dibandingkan Agustus. Meski kasus kesembuhan naik. Tapi ini memang karena enggak disiplin kematian dan infeksi meningkat," ujar Luhut.
Luhut juga menyinggung soal perintah Jokowi kepadanya dalam penanganan Covid-19 di sembilan provinsi. Kesembilan provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Menurutnya, tidak ada hal istimewa yang akan dilakukannya. Ia juga mengaku dibantu banyak anak muda, termasuk epidemiolog muda dalam upaya pengawasan penanganan Covid-19.
"Jadi agar teman-teman media mengetahui bahwa tidak ada hal istimewa yang saya lakukan. Jadi kalau ada yang bilang (saya) bukan epidemolog, memang betul. Tapi saya dibantu banyak orang-orang pinter, anak-anak muda, orang-orang berkualitas yang membantu saya. Saya hanya manager, saya kira saya boleh klaim diri saya manager yang baik," tuturnya.
Luhut berharap, jika masa kritis bisa dilewati, pada tahun depan Indonesia diharapkan berada pada kondisi yang baik. Namun, ia mengingatkan agar seluruh lapisan masyarakat harus kompak dan tidak saling menyalahkan atau menuduh sana-sini.
"Tenang saja, kita selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Itu saja tugas kita sampai nanti vaksin," tutupnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menyatakan, upaya sosialisasi tentang perubahan perilaku terus dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, masih ada masyarakat di daerah yang mengalami lonjakan jumlah kasus positif merasa yakin tidak akan kena Covid-19.
"Upaya kita bersama untuk melakukan sosialisasi tentang perubahan prilaku. Karena ada lima provinsi yang sekarang kasusnya mengalami peningkatan," ujar Doni saat rapat virtual bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (18/9).
Doni menjelaskan kelima provinsi itu, yakni DKI Jakarta yang meningkat 30 persen, Jawa Timur naik 29 persen, Jawa Tengah naik 18 persen, Jawa Barat 18 persen, dan Kalimantan Selatan naik 14 persen. Menurut dia, masyarakat di lima provinsi itu merasa yakin tidak akan terkena Covid-19.
"Itu masyarakatnya masih merasa yakin tidak kena Covid-19. Ini program kita bersama untuk mengajak masyarakat bisa memahami bahwa Covid ini adalah nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan Covid ibarat malaikat pencabut nyawa bagi kelompok rentan," jelas dia.
Dia juga mengatakan, seluruh pimpinan di tingkat pusat hingga daerah untuk memerintahkan staf-staf yang memiliki komorbid untuk tidak bekerja di kantor. Mereka yang masuk kelompok rentan diperintahkan untuk bekerja dari rumah.
"Dengan demikian kita mampu menyelamatkan 85 persen warga negara kita yang sekarang ini menjadi korban terbanyak. Terutama hipertensi dan diabetes," kata dia.
Pada Jumat (19/9), terdapat penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.891 orang dalam 24 jam terakhir. Artinya, sudah 11 hari berturut-turut angka kasus baru Covid-19 selalu di atas 3.000 orang setiap harinya. Rekor tertinggi tercatat pada 16 September lalu dengan 3.963 kasus baru dalam satu hari.
Penambahan kasus positif terbanyak disumbang oleh DKI Jakarta dengan 1.258 orang dalam satu hari terakhir. Kemudian menyusul Jawa Timur dengan 485 kasus, Jawa Barat dengan 341 kasus, Riau dengan 225 kasus, dan Jawa Tengah dengan 198 kasus.
Sementara itu, jumlah pasien yang meninggal dunia dengan konfirmasi positif Covid-19 bertambah 114 orang dalam satu hari terakhir. Sehingga angka kumulatif pasien meninggal dunia mencapai 9.336 orang.
Kabar baiknya, jumlah pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh mencapai 4.088 orang dalam 24 jam terakhir. Angka ini menjadi yang terbanyak selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Dari angka tersebut, DKI Jakarta menyumbang kasus sembuh tertinggi, yakni 1.028 orang.
Provinsi lain yang juga melaporkan kasus sembuh terbanyak menyusul ibu kota, antara lain Jawa Timur dengan 527 pasien sembuh, Jawa Tengah dengan 420 kasus sembuh, Jawa Barat dengan 288 kasus sembuh, Kepulauan Riau dengan 286 kasus sembuh, dan Kalimantan Selatan dengan 199 kasus sembuh.
Jawa Timur dan Jawa Tengah bahkan mencatatkan jumlah pasien sembuh yang lebih banyak ketimbang penambahan kasus positif baru dalam satu hari terakhir. Jumlah kumulatif kasus sembuh nasional saat ini mencapai 170.774 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika