REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah senator menyoroti proses seleksi terbuka (lelang) jabatan sekretaris jenderal DPD RI. Para senator itu menganggap lelang tersebut bermasalah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI bermasalah karena tidak sesuai UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib DPD RI)," kata anggota DPD RI Intsiawati Ayus kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (19/9).

Menurut Iin, sapaan akrab Intsiawati, jika mengacu pada Pasal 414 ayat (1) UU MD3, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD RI, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden. Kemudian, kata senator asal Provinsi Riau itu, Pasal 317 Tatib DPD RI mengatur bahwa usul pengangkatan Sekretaris Jenderal DPD RI diajukan setelah uji kepatutan dan kelayakan oleh tim seleksi yang dibentuk Pimpinan DPD RI, bukan Sesjen DPD RI selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Tim Seleksi tersebut, kata dia, terdiri dari unsur internal dan eksternal, dengan unsur internal terdiri dari anggota DPD RI perwakilan komite, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). "Panitia Seleksi Sekjen yang dibentuk saat ini tidak berkonsultasi kepada Pimpinan DPD RI dan tidak mempunyai unsur anggota DPD RI sebagaimana ketentuan Tatib DPD RI," ujarnya.

Tentunya, kata dia, sangat disayangkan karena DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus menjaga marwah lembaga dalam semua hal, termasuk dari lelang jabatan Sekjen DPD RI. "Jangan sampai hal ini bermasalah karena Sekjen merupakan jabatan strategis yang mengoordinasikan dukungan administrasi dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI," tegas Iin.

Senada, anggota DPD RI Angelo Wake Kako menilai proses seleksi Sekjen DPD RI yang sedang berlangsung adalah cacat karena tidak sesuai dengan mekanisme Tatib DPD yang dibuat 2019 dan UU MD3. "Itu patut dipertanyakan. Ini mekanismenya seperti apa. Kita akan menyurati komisi ASN terkait dengan proses ini karena menurut kami prosesnya tidak berjalan benar. Sudah ada beberapa anggota yang menandatangani di surat itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, DPD RI melalui Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengadakan seleksi terbuka (lelang) jabatan Sekretaris Jenderal sebagaimana Pengumuman Nomor KP.01.04/26/DPDRI/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020.

Ikuti Whatsapp Channel Republika