REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah perlu menyiapkan regulasi vaksin mandiri. Hal ini penting sehingga pada saatnya swasta dapat dilibatkan dalam pengadaan vaksin mandiri tanpa beban negara.

Dia mengatakan swasta dapat membantu pemerintah melakukan vaksinisasi untuk kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang ingin membantu masyarakat lainnya secara gratis. Keterlibatan swasta ini di luar tanggungan pemerintah dengan harga dan perijinan yang ditetapkan atau di kontrol pemerintah.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mendorong pemerintah melibatkan pihak swasta dalam program vaksinasi penangkal Covid-19. Sebab, pada November 2020, Sinovac mulai akan mengirimkan bahan baku vaksin CoronaVac.

Ditargetkan pada Januari dan Februari 2021, Bio Farma sudah mulai bisa memproduksi sendiri vaksin CoronaVac sebagai penangkal virus Covid-19. Bahan baku yang akan dikirimkan mencapai 260 juta dose, dengan perhitungan menghasilkan 130 juta vaksin.

Menurut dia, jumlah vaksin yang dihasilkan ini ketersediaannya masih kurang. mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta jiwa. Setiap satu orang harus dua kali disuntik vaksin.

Untuk menutup kekurangannya, pemerintah bisa melibatkan swasta untuk mendatangkan vaksin siap pakai dari berbagai negara lain, yang tentunya sudah lulus uji BPOM. Selain ketersediaan vaksin, tahapan program vaksinasi massal juga perlu dipersiapkan dari sekarang.

"Dari mulai ketersediaan alat suntik, tenaga kesehatan, hingga sarana dan prasarana seperi tempat penyimpanan vaksin, tak boleh ada yang kekurangan. Jangan sampai vaksinnya tersedia, pelaksanaan vaksinasinya malah kacau. Karena itulah, swasta perlu dilibatkan sebagai wujud gotongroyong melawan Covid-19," ucap Bamsoet.