REPUBLIKA.CO.ID, ALJIR -- Pemerintah Aljazair mengumumkan pemilihan legislatif akan diadakan lebih cepat setelah referendum untuk pembentukan konstitusi baru dijadwalkan pada 1 November, kata Presiden Abdelmadjid Tebboune, Ahad (20/9).

Presiden Tebboune, yang terpilih pada Desember 2019, berjanji akan mereformasi sistem politik dan ekonomi di Aljazair demi memenuhi keinginan masyarakat yang mendesak mundurnya Abdelaziz Bouteflika, pemimpin veteran di negara tersebut, pada April tahun lalu. Anggota legislatif yang saat ini menduduki kursi di parlemen terpilih lewat pemilihan umum 2017 dan mereka akan menjabat selama lima tahun. Saat ini, pendukung Bouteflika masih mengisi suara mayoritas di parlemen.

Rakyat Aljazair akan mengikuti referendum untuk konstitusi baru yang jika disahkan memberi lebih banyak kebebasan untuk masyarakat, serta memberi kewenangan lebih banyak untuk parlemen dan perdana menteri.

“Kami akan menggelar pemilihan legislatif setelah referendum,” kata Tebboune sebagaimana disiarkan televisi milik pemerintah. Namun, ia tidak menyebut tanggal pemilihan legislatif akan diselenggarakan.

Massa turun ke jalan sejak Februari tahun lalu menentang rencana Bouteflika untuk kembali menjabat setelah memerintah selama 20 tahun. Demonstran menuntut seluruh elit penguasa mundur dari jabatannya. Pemerintah Aljazair melarang warga berunjuk rasa sejak Maret tahun ini demi menekan penyebaran Covid-19.

Ikuti Whatsapp Channel Republika