REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini menyampaikan, persoalan dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini terletak pada kecakapan tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, upaya penanganan oleh tim tersebut harus lebih ditingkatkan lagi.
"Saya kira (tim itu) perlu tancap gas lagi. Perlu ditingkatkan. Karena kan sekarang di tengah kondisi kayak begini saja kan banyak kritik terhadap Kementerian Kesehatan yang tidak mengambil peran-peran strategis dan penting," tutur dia kepada Republika.co.id, Selasa (22/9).
Menurut Helmy, penanganan pandemi Covid-19 bukan soal Presiden Jokowi memberikan komando langsung atau tidak. Sebab Jokowi saat ini posisinya sebagai kepala negara. Dibentuk atau tidak dibentuk Satgas Covid-19, kata dia, Presiden tetap bertanggungjawab mengkomandani semua kegiatan penanganan pandemi.
"Jadi, masalahnya adalah bagaimana sekarang Presiden memilih tim yang cakap di dalam menghadapi situasi yang extraordinary ini. Kalau soal Presiden menjadi komandan langsung dalam urusan ini, disuruh atau tidak disuruh, itu sudah menjadi tugasnya," tambahnya.
"Jangan kan menghadapi Covid-19, menghadapi perang saja di Undang-Undang Dasar itu memang Presiden sebagai panglima tertinggi," tutur dia.
Helmy melanjutkan, dari sisi regulasi, pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah memang punya otoritas untuk melakukan kebijakan buka-tutup di wilayahnya. "Saya justru memandang bahwa PSBB yang dilakukan Pemda itu sangat relevan," jelasnya.
Sebab, jelas Helmy, kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sering kendor sehingga memang harus terus ditumbuhkan. "Dan untuk kesiapan kapasitas rumah sakit tentu harus memadai, dan tenaga medis harus menjadi concern kita bersama untuk bersama-sama membantu pemerintah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika