Selasa 22 Sep 2020 19:45 WIB

Wiku: Evaluasi Protokol Kesehatan di Seluruh Tempat

Evaluasi perlu dilakukan menyusul meningkatnya laporan kenaikan Covid-19.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan di seluruh tempat. Langkah ini menyusul semakin meningkatnya laporan kenaikan jumlah kasus positif covid-19.

Wiku mengatakan, banyaknya kasus Covid yang ditemukan baik di klaster perkantoran, pabrik, serta sejumlah pejabat negara yang terkonfirmasi positif menunjukan kendornya penerapan protokol kesehatan selama ini.  

Baca Juga

“Banyaknya ditemukan klaster perkantoran ini, serta pabrik, serta beberapa pejabat negara yang positif Covid-19 menjadi bukti bahwa penerapan protokol kesehatan masih lengah. Dan sudah seharusnya kita segera melakukan evaluasi di semua tempat agar hal ini tidak terjadi,” ujar Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/9).

Wiku juga meminta agar perkantoran swasta serta pabrik melakukan keterbukaan informasi mengenai jumlah kasus yang ditemukan di tempatnya. Keterbukaan informasi ini dinilainya sangat penting untuk memudahkan pelacakan kasus dan menghentikan penularan yang lebih luas.

Ia menilai, langkah keterbukaan informasi ini telah dilakukan oleh instansi pemerintah seperti kementerian dan juga kantor pemerintah provinsi jika ditemukan kasus positif dan kemudian menghentikan aktivitasnya sementara waktu.   “Kami mohon agar swasta dan pabrik benar-benar dapat melakukan hal yang sama seperti kantor kementerian dan provinsi. Dengan melakukan testing tracing dan pelaporan klaster dan jangan merasa malu kalau ada yang positif,” kata dia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement