REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan jika masih banyak pihak yang melanggar protokol kesehatan yang ketat, maka sebaiknya Pilkada 2020 ditunda. Menurutnya, desakan untuk menunda ini tidak lepas dari kenyataan banyaknya pihak yang belum taat protokol kesehatan.

"Menunda itu kan karena berangkat dari kenyataan belum adanya kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak terbangun syarat-syarat protokol kesehatan yang ketat, ya sebaiknya ditunda," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (22/9).

Apalagi, lanjut Helmy, dalam tahapan-tahapan Pilkada kemarin seperti pendaftaran bakal calon, dapat dilihat banyak yang melakukan pelanggaran dengan melakukan deklarasi yang mengundang kerumunan massa. "Dan juga ada calon kepala daerah tetapi masih berkeliaran," ucapnya.

Karena itu, Helmy mengatakan, dalam kondisi demikian, memang sukar untuk mempertahankan pelaksanaan Pilkada 2020 yang memiliki banyak ancaman penyebaran virus Covid-19 secara masif.