REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Facebook mengumumkan telah menghapus jaringan akun China tidak autentik yang mengganggu politik Asia dan Amerika, Selasa (22/9). Beberapa di antaranya mengunggah materi yang mendukung dan menentang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rodrigo Duterte.
Perusahaan jejaring sosial tersebut mengatakan, telah menangguhkan 155 akun di platform utamanya bersama dengan enam akun Instagram. Akun dan halaman yang paling banyak followers-nya berada di Filipina, tempat mereka membagikan konten yang mendukung tindakan China di Laut China Selatan dan Presiden Rodrigo Duterte.
"Akun AS memiliki lebih sedikit pengikut dan memposting konten...pemilihan Amerika yang akan diadakan pada 3 November," kata pernyataan Facebook.
Kepala kebijakan keamanan siber Facebook Nathaniel Gleicher mengatakan, bahwa penghapusan dilakukan terhadap akun pertama perusahaan yang berbasis di China dengan alasan campur tangan asing dalam politik AS. Namun, menurutnya akun dan grup Amerika tampaknya ditujukan terutama untuk membangun audiens.
"Volume konten sangat rendah, sangat sulit untuk menilai apa tujuan mereka," kata Gleicher. Trump dan pejabat intelijen mengatakan China lebih menyukai penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden. Sementara, Partai Demokrat di Kongres mengatakan Rusia menjadi lebih agresif.
Facebook mengatakan, jaringan akun, halaman, dan grup menggunakan jaringan pribadi virtual dan alat lain untuk membuatnya tampak dioperasikan dari tempat lain selain China. Kurang dari 3.000 orang mengikuti halaman palsu Amerika, sementara lebih dari 100 ribu akun melacak laman-laman di Filipina.
Akun yang dihapus, yang ditambahkan antara Mei dan Agustus, termasuk kelompok bernama Biden Harris 2020 yang memiliki sekitar 1.400 anggota dan satu yang disebut Trump KAG 2020 yang mengatakan mendukung pemilihan kembali Trump dan hanya memiliki tiga anggota. Di Filipina, akun yang dihapus mendukung Duterte dan putrinya yang mungkin mencalonkan diri untuk menggantikannya pada 2022. Mereka juga mengkritik Rappler, sebuah grup media independen yang sering menjadi sasaran pemerintah Duterte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika