REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sepakat menjaga produksi minyak dan gas (migas 2021). Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 705 ribu BOPD dan gas sebesar 5.638 juta standar kaki kubik (MMSCFD).
Dalam usaha mencapai target produksi jangka panjang di tahun 2030 dan persiapan strategi produksi di tahun 2021, SKK Migas menyelenggarakan kegiatan '1st CEO Forum 2020'. Kegiatan yang dihadiri 98 KKKS produksi dan eksplorasi secara virtual pada Rabu (23/9) ini pada akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk memberikan dukungannya terhadap pencapaian target jangka panjang dan target APBN 2021.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan forum ini dilaksanakan sebagai wadah diskusi bersama pimpinan tertinggi KKKS untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan serta berkolaborasi untuk mengasilkan ide sebagai usaha mencapai target produksi yang ditetapkan dalam long term plan produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) ataupun pencapaian target produksi tahun 2021.
“Dari diskusi yang ada, KKKS antara lain meminta dukungan pada proses perizinan yang masif, juga percepatan komersialisasi agar pengembangan lapangan dapat segera dilakukan, dan transformasi yang dilakukan dengan cepat. Untuk itu saya mengucap terima kasih karena pada akhir diskusi,SKK Migas dan KKKS dapat menghasilkan komitmen bersama untuk melaksanakan program kerja tersebut,” ucapnya Dwi melalui siaran persnya, Kamis (24/9).
Pada 2021, pemerintah menetapkan target lifting minyak sebesar 705 ribu BOPD dan gas sebesar 5.638 MMSCFD. SKK Migas dan KKKS sepakat mengusahakan produksi migas nasional tahun depan tidak mengalami penurunan sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan.
“Berdasarkan usulan KKKS dalam pre-WP&B (Work Program & Budget) 2021 kami mengidentifikasi perlunya langkah-langkah tambahan agar target lifting itu tercapai. Oleh karena itu SKK Migas tadi mempersilahkan KKKS segera mengajukan rencana tambahan dan akan kami proses lebih cepat. Harapannya mulai awal tahun 2021 semua kegiatan sudah bisa dilaksanakan sehingga target dapat dicapai,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mewakili Menteri ESDM dalam sambutannya meminta SKK Migas bersama KKKS untuk bekerja lebih keras mengingat saat ini kondisi masih belum kembali normal. “SKK Migas dan KKKS perlu memiliki pandangan yang sama dan melakukan effort yang lebih besar untuk dapat menjalankan kegiatan operasional migas yang baik,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah akan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan usaha hulu migas yang akan terus diupayakan. “Dengan adanya insentif-insentif, kami berharap agar para KKKS dapat fokus kepada aktivitas operasional untuk mengisi gap guna mencapai target yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Ego.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama juga menyambut baik pelaksanaan CEO Forum 2020 yang menjadi sarana untuk berdiskusi dan mencari terobosan untuk merealisasikan target 2021 yang menjadi pondasi bagi pencapaian target jangka panjang 2030. Chief Executive Officer ExxonMobil Cepu Ltd, Melanie Cook berharap acara semacam dapat dilakukan secara berkala sehingga kedua belah pihak dapat melihat perkembangan kemajuan kedua belah pihak dalam mencapai tujuan.
Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Budiman juga menyampaikan hal senada. “Pertamina memiliki tantangan decline yang tinggi karena mengelola mature asset. PHE telah mempersiapkan development well, workover, dan well service, termasuk lokasi, rig, dan kontrak-kontrak dengan lebih baik sehingga di awal tahun 2021 sudah bisa melakukan pekerjaan. Kami berharap kersama yang penuh, sehingga perlaksanaanya menjadi lancer,” katanya.
Sementara Presiden Premier Oil, Garry Selbie menyampaikan usaha peningkatan produksi akan menguntungkan negara karena multiplier effect dari usaha-usaha peningkatan produksi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika