REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Berbicara dalam debat House of Commons tentang permukiman dan aneksasi, anggota parlemen Inggris meminta pemerintah segera mengakui Negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama.
Menteri Negara Timur Tengah dan Afrika Utara James Cleverly mengatakan di parlemen mereka menginginkan solusi dua negara yang stabil, aman, dan damai.
"Israel yang berkembang di sebelah Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan pertukaran tanah yang disepakati, Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara, dengan pemukiman yang adil, disepakati dan realistis untuk pengungsi. Kami terus percaya solusi dua negara satu-satunya solusi jangka panjang yang layak untuk area tersebut. Kami mendorong Otoritas Palestina terlibat dengan Israel dan AS, dengan tetangga dan teman Arabnya, dengan Inggris untuk mengajukan penawaran," katanya, dilansir di Middle East Monitor, Jumat (25/9).
Anggota Parlemen Buruh Stephen Kinnock mengatakan Pemerintah Inggris harus memboikot barang-barang yang diproduksi oleh pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. “Pemerintah harus melarang semua produk yang berasal dari permukiman Israel di wilayah pendudukan. Untung dari produk ini sama saja dengan mengambil untung dari hasil kejahatan dan itu harus dihentikan,” katanya.
Y'day I led a debate on Occupied Palestinian Territories.
UK govt must:
1. Recognise annexation IS continuing; 000s more settlements
2. Take Trump Plan off table (breaks int’l law)
3. Recognise Palestine
4. Ban trade out of illegal settlements
5. Act on UK firms involved in 4 pic.twitter.com/l9LrQcTzPj
— Stephen Kinnock (@SKinnock) September 25, 2020
Kinnock juga mengkritik Israel yang terus-menerus mencemooh resolusi PBB dan konvensi Jenewa keempat yang telah merusak tatanan berbasis aturan selama beberapa dekade. Menurutnya, komunitas internasional tidak bisa lagi hanya melihat ke arah lain.
Duta Besar Palestina untuk Inggris Husam Zomlot mengatakan kepada kantor berita Wafa dia menganggap sesi parlemen sebagai pesan yang jelas bahwa opini publik di Inggris mendukung pertanyaan Palestina dan mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina sejalan dengan hukum internasional. Menteri Tory David Jones mengatakan Inggris harus mengakui Palestina sebagai entitas berdaulat untuk memajukan pembicaraan solusi dua negara.
"Dewan ini telah memberikan suara pada 2014 untuk mengakui kenegaraan Palestina dan saya akan menyarankan sekarang adalah waktu bagi Pemerintah Inggris untuk mengonfirmasi pengakuan itu," katanya kepada anggota parlemen.
