Legislator Dorong Pemerintah Dukung Pers Lewat Belanja Media

Upaya menangkal hoaks akan gagal jika tak ada upaya afirmatif terhadap media.

Ahad , 27 Sep 2020, 18:30 WIB
Media massa(ilustrasi)
Foto: [ist]
Media massa(ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad M Ali memandang iklan komersil yang biasa dapat menyokong kerja jurnalistik makin kecil diperoleh oleh industri media lantaran dalam masa pandemi, banyak perusahaan yang memotong belanja media dan memilih pindah ke media sosial. Menurutnya program-program pemerintah untuk menangkal hoaks dan literasi media berada diambang kegagalan jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.

"Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus didukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Ahad (27/9).

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan disaat ini. Di masa gempuran informasi yang bertubi-tubi menurutnya hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan dari masyarakat informasi yang sehat.

"Industri pers itu dalam pengeluarannya sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan Gudang, sampai biaya riset dan inovasi. Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya. Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi," ungkapnya.