Monday, 27 Rabiul Awwal 1446 / 30 September 2024

Monday, 27 Rabiul Awwal 1446 / 30 September 2024

Wakil Ketua MPR: Pilkada Serentak Dahulukan Keselamatan

Ahad 27 Sep 2020 18:33 WIB

Red: Gita Amanda

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berharap Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 agar tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 dan mendahulukan keselamatan jiwa baik penyelenggara Pilkada, peserta, maupun pemilih.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berharap Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 agar tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 dan mendahulukan keselamatan jiwa baik penyelenggara Pilkada, peserta, maupun pemilih.

Foto: MPR
Perlu penegakan aturan dan sanksi berkaitan dengan protokol kesehatan pada Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid berharap Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 agar tetap berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk pandemi Covid-19 dan mendahulukan keselamatan jiwa baik penyelenggara Pilkada, peserta, maupun pemilih. Karena itu perlu penegakan aturan dan sanksi berkaitan dengan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak.

"Kita hormati saja keputusan pemerintah dan DPR bahwa Pilkada Serentak dilanjutkan, dengan syarat menjaga prinsip keselamatan jiwa, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan untuk Covid-19 secara ketat dan disiplin," kata Jazilul Fawaid usai Silaturahim Alim Ulama dan Temu Tokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Raudhatutt Tullab, Lamongan, Jawa Timur, Sabtu petang (26/9/2020). Jazilul Fawaid dimintai komentarnya soal adanya desakan dari berbagai kalangan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 karena masih tingginya kasus positif Covid-19.

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, mengatakan Pilkada Serentak sulit untuk mundur lagi karena tahapan Pilkada sudah berjalan. Calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada sudah mendaftar ke KPU dan sudah mendapat nomor peserta. Sehingga proses dan tahapan yang sudah berjalan tidak mungkin mundur lagi.

"Kalau pelaksanaan Pilkada Serentak ditunda lagi maka kita bisa masuk pada krisis yang lebih dalam lagi. Dan ujungnya rakyat juga yang rugi dan menjadi korban," ujar politikus PKB ini.