REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- NATO menyerukan penghentian konflik panjang antara Azerbaijan dan Armenia menyusul tragedi yang kembali terulang di wilayah yang diperebutkan, Nagorno-Karabakh Ahad lalu. Seorang pejabat senior NATO meminta Azerbaijan dan Armenia untuk segera mengakhiri bentrokan di wilayah Nagorno Karabakh atau Karabakh Atas yang diduduki.

"Para pihak harus segera mengakhiri bentrokan," ujar James Appathurai, perwakilan khusus sekretaris jenderal NATO untuk Kaukasus dan Asia Tengah dalam sebuah pernyataan yang dikutip laman Anadolu Agency, Senin (28/9).

"Para pihak harus melanjutkan negosiasi untuk solusi damai. NATO mendukung upaya Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group," ujarnya menambahkan.

Pada Ahad (27/9), bentrokan perbatasan terjadi setelah pasukan Armenia menargetkan permukiman sipil Azerbaijan, dan posisi militer. Menurut laporan media, setidaknya 16 orang telah tewas. Itu menjadi pertempuran terburuk kedua negara dalam empat tahun terakhir.

Saling tuduh di kedua pihak pun terjadi oleh karena pemicu bentrokan. Armenia menuding Azerbaijan melancarkan serangan udara dan artileri ke permukiman sipil warganya di Nagorno-Karabakh, termasuk kota utama Stepanakert. Secara internasional, Nagorno-Karabakh diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tapi dikontrol pasukan Armenia. Kementerian Pertahanan Armenia mengatakan telah menembak jatuh dua helikopter dan tiga pesawat nirawak (drone) Azerbaijan sebagai respons atas serangan ke Nagorno-Karabakh.

Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut penarikan pasukan pendudukan.

OSCE Minsk Group, yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil, meski gencatan senjata sudah diumumkan pada 1994.

Ikuti Whatsapp Channel Republika