REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kampanye Joe Biden memanfaatkan serangan baru kepada Donald Trump pada debat pertama calon presiden. Demokrat akan memanfaatkan isu calon dari Republik mempermainkan sistem untuk menghindari pembayaran bagian pajaknya.
Trump dan Biden akan bertarung dalam debat pertama di Cleveland, Ohio, pada Selasa (29/9) atau lima pekan sebelum pemilihan. Debat yang disiarkan televisi selama 90 menit kemungkinan akan berfokus sebagian pada penanganan Trump terhadap pandemi virus corona, yang telah menewaskan lebih dari 200 ribu warga Amerika Serikat (AS). Masalah pengganti Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg di pengadilan tinggi pun akan menjadi pembahasan utama.
Namun laporan terbaru New York Times pada akhir pekan akan menjadi umpan panas dari Demokrat untuk Republik. Trump yang merupakan miliarder hanya membayar 750 dolar AS pajak penghasilan federal pada 2016 dan 2017. Bahkan dalam 10 dari 15 tahun sebelumnya dia tidak membayar pajak penghasilan sama sekali.
Salah satu penasihat ekonomi utama Biden, Jared Bernstein, mengatakan laporan itu menyoroti perlunya menyederhanakan kode pajak dan membuat orang-orang seperti Trump membayar bagian yang adil.
"Sebagian besar dari kita membayar pajak dan melanjutkan hidup. Tapi semakin kaya Anda, semakin banyak pengacara pajak yang Anda pekerjakan, semakin kompleks Anda dapat membuat kepemilikan Anda, semua ini bisa, karena potongan menunjukkan mengurangi kewajiban pajak Anda menjadi nol," katanya di Twitter.
Dalam beberapa jam setelah laporan tersebut, kampanye Biden telah merilis video yang menyindir Trump. Video itu mencantumkan ribuan dolar pajak penghasilan yang biasanya dibayar oleh seorang guru sekolah dasar, petugas pemadam kebakaran, manajer konstruksi dan perawat terdaftar, sebelum membandingkan dengan pajak Trump yang dilaporkan pada 2017.
Kampanye tersebut juga mulai menjual stiker yang bertuliskan "Saya Membayar Pajak Lebih Banyak daripada Donald Trump". Trump membantah laporan tersebut dengan menyebutnya berita palsu. Juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, menggambarkan laporan itu sebagai pekerjaan sukses yang langsung keluar dari buku pedoman Partai Demokrat.
"Kami telah melihat permainan ini sebelumnya ... konon informasi pajak menjatuhkan men McEnany kepada Fox Business Network.
Masalah pajak bukan kali pertama menimpa presiden AS yang akan maju kembali pada pemilihan November mendatang. Pada 2016, Trump melanggar tradisi lama calon presiden yang tidak membuka ke publik tentang pembayaran pajak sebelum melangkah ke Gedung Putih.
Trump telah mengatakan sejak kampanye 2016 bahwa penolakannya untuk membuka laporan pengembalian pajak penghasilan federal adalah karena sedang diaudit oleh Internal Revenue Service (IRS). Namun, pernyataan itu dibantah IRS dengan menyatakan tidak ada alasan dia tidak membuka pajaknya saat sedang diaudit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika