REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, menekankan sejumlah kondisi aktual di perairan Indonesia, salah satunya kejadian pelanggaran wilayah oleh kapal Cost Guard China. Jika semua itu tidak ditangani secara tepat dan tepat maka akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi ekonomi, kedaulatan negara, dan aspek penting lainnya.

"Mulai dari masalah ekonomi, hingga kedaulatan negara. Terlebih lagi, tindakan-tindakan ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19," ujar Aan dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).

Selain pelanggaran wilayah oleh kapal Cost Guard China, ia menjelaskan, kondisi aktual lainnya, yakni aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, dan kedatangan pencari suaka ke Indonesia. "Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia," katanya.

Dengan begitu, sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut perlu dilakukan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa gelar operasi dan latihan bersama, pertukaran informasi, menyusun SOP bersama, dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia.