Rabu 30 Sep 2020 08:16 WIB

Israel-Palestina Harus Lanjutkan Upaya Perdamaian

Israel-Palestina harus lanjutkan upaya perdamaian sebelum terlambat

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Christiyaningsih
 Palestina mengibarkan bendera nasional selama protes terhadap normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, di kota Ramallah Tepi Barat, Selasa, 15 September 2020. Israel akan menandatangani perjanjian dengan UEA dan Bahrain di Gedung Putih pada hari Selasa.
Foto: AP/Majdi Mohammed
Palestina mengibarkan bendera nasional selama protes terhadap normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel, di kota Ramallah Tepi Barat, Selasa, 15 September 2020. Israel akan menandatangani perjanjian dengan UEA dan Bahrain di Gedung Putih pada hari Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Para pemimpin Israel dan Palestina serta mitra internasional mereka harus segera melanjutkan upaya perdamaian sebelum terlambat. Hal ini disampaikan Utusan PBB untuk Timur Tengah Nikolay Mladenov kepada Dewan Keamanan PBB sebagaimana dilansir di laman PBB, Rabu (30/9).

"Kami sekali lagi berada pada momen penting dalam pencarian perdamaian karena konvergensi faktor-faktor yang mengganggu kestabilan, untuk menarik Israel dan Palestina lebih jauh menuju realitas satu-negara dari pendudukan dan konflik yang terus-menerus," kata dia melalui konferensi video.

Baca Juga

Mladenov mengatakan kepemimpinan Israel dan Palestina harus terlibat kembali dan memperkuat upaya mencapai solusi kedua negara yang dinegosiasikan sebelum terlambat. "Saya mengulangi seruan Sekretaris Jenderal kepada anggota Kuartet Timur Tengah, mitra utama Arab, dan kepada kepemimpinan Israel dan Palestina," katanya.

Mladenov sebagai Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah juga menyoroti perkembangan di bidang politik baru-baru ini. Misalnya perjanjian Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menyebabkan penangguhan rencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki.

Di sisi lain, pertemuan antara dua faksi terbesar Palestina yakni Fatah, yang mengontrol Tepi Barat, dan Hamas, yang mengontrol Gaza, diakhiri dengan seruan untuk pemilihan yang telah lama ditunggu. Menurut Mladenov, pemilu dan lembaga demokrasi yang sah sangat penting untuk menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah satu otoritas nasional. "Dan penting untuk menegakkan prospek solusi dua negara yang dinegosiasikan," katanya.

Namun, Mladenov menekankan bahwa perkembangan selama periode pelaporan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas. Dia juga mencantumkan tindakan kedua belah pihak. Misalnya pendudukan Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, aktivitas dan pembongkaran permukiman ilegal, tembakan roket dari Palestina, dan aktivitas militan Palestina.

Menurut Mladenov, faktor-faktor tersebut yang dibarengi situasi pandemi Covid-19 mengikis prospek solusi kedua negara. Kebangkitan Covid-19 memiliki efek yang menghancurkan dan mengakibatkan krisis kesehatan yang mendesak. PBB dan mitranya akan terus memberi dukungan termasuk mengatasi persoalan pasokan dan peralatan medis.

"Penting untuk fokus terutama di Gaza, mengingat situasi unik dan kerentanan penduduk yang ekstrem. Setiap peningkatan tanggung jawab yang diambil oleh PBB harus dibatasi, terikat waktu dan tidak menggantikan tanggung jawab Otoritas Palestina atau Pemerintah Israel," ujar Mladenov.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement