REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil meminta hotel-hotel yang bersedia untuk jadi tempat isolasi Orang Tanpa Gejala (OTG) untuk tidak memaksakan diri. Karena, kalau hotel tersebut memiliki potensi pemasukan lebih besar dari pada mengikuti program pemerintah, maka pihaknya tak mempermasalahkan.
Hal itu, dikemukakan Ridwan Kamil, menanggapi adanya beberapa hotel di Jabar yang mundur dalam program tersebut. "Jadi isolasi mandiri untuk OTG ini dibayarnya oleh pemerintah pusat sehingga sedang dihitung oleh pemerintah pusat berapa harga wajarnya. Makanya dikatagorikan maksimal bintang 3 ini sifatnya pilihan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Rabu (30/9).
Emil mengatakan, pihaknya tidak akan memaksakan hal itu pada hotel yang bersedia maupun yang tengah mempertimbangkan mengikuti program tersebut. "Kalau menurut hotel ada bisnis umum reguler yang trennya lagi bagus, ya nggak usah memaksakan diri menyediakan untuk OTG," katanya.
Emil pun tidak masalah jika tidak semua hotel bersedia jadi tempat isolasi OTG pada akhirnya nanti. "Jumlah hotel banyak kalaupun semua hotel nggak mau ya nggak masalah kita akan carikan tempat-tempat lain untuk isolasi," katanya.
Menurutnya, alasan hotel dijadikan tempat isolasi OTG dimunculkan wacananya supaya pemulihan ekonomi sebenarnya. Tapi kalau hotel itu menolak, berarti yang bersangkutan sudah melihat ada potensi pemulihan ekonomi tanpa menunggu program pemerintah. "Berarti itu bagus," katanya.
Sementara itu, terkait penetapan level kewaspadaan seperti zona merah itu tidak selalu indikatornya dari kenaikan kasus. Menurutnya, level kewaspadaan bisa ditentukan oleh indikator lain seperti kematiannya naik dan kesembuhannya rendah.
Jadi, kata dia, faktornya banyak, kalaupun ada pergerakan tidak semata-mata itu menjadi indikator zona itu berubah-ubah. Artinya selama ini, semua gas rem. Karena, kalau 100 persen kesehatan dab 0 persen ekonomi itu namanya lockdown. Sedangkan, kalau seratus persen ekonomi kesehatan nol itu namanya herd immunity atau membiarkan.
"Nah kita kan kadang-kadang 50-50, sekarang 70-30. Contoh gara-gara PSBB ketat di Bodebek saya himbau kurangi pergerakan dari Jakarta. Memang hotel turun dari 65 persen okupansi menjadi 30-35 persen, saya juga dikomplain tapi itulah resiko," paparnya.
Jadi, kata dia, intinya persentase tersebut terus pantau sampai terus menekan zona merah sampai turun danberharap jangan naik lagi sehingga suatu hari tidak ada zona merah lagi.
"Sekarang masih naik turun tapi tidak berkisar lebih dari 5 dari 27 kota Kabupaten. Kadang tidak lebih tiga atau empat. Kita doakan bisa nol zona merah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika