REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa PDIP telah membentuk tim penegakan disiplin pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 di semua DPC dan DPD yang menyelenggaran Pilkada 2020. Tim tersebut dibentuk untuk mencegah agar calon kepala daerah yang diusung PDIP tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
"Apabila ada paslon dari PDI Perjuangan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, partai akan memberikan teguran dan peringatan," kata Djarot kepada Republika.co.id, Rabu (30/9).
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan bahwa PDIP mendukung penuh kerja dari Satgas Covid-19. Ia menambahkan, PDIP juga siap berkoordinasi di lapangan untuk bersinergi dalam mencegah sekaligus memutus mata rantai penularan Covid-19.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut ada 1.338 kecamatan penyelenggara pilkada terkendala jaringan internet. Untuk kegiatan kampanye di daerah-daerah yang terkendala jaringan internet tersebut, Djarot mengatakan kampanye tetap bisa dilakukan tatap muka dan dialogis secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Bisa dilakukan kampanye tatap muka dan dialogis secara terbatas dengan peserta maksimal 50 orang dilakukan di dalam gedung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat atau bisa dilakukan di luar gedung dengan peserta 100 orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujarnya.
Selain itu, PDIP juga menyiasatinya dengan cara melakukan kampanye keliling atau door to door dengan membagikan brosur profil kandidat, visi-misi atau stiker kandidat. "Partai mendorong agar kandidat yang diusung PDI Perjuangan kreatif dalam melakukan kampanye untuk memenangkan hati pemilih," ungkapnya.