REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berupaya merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut data yang dihimpun, sampai dengan 2019, target yang telah dicapai yakni sebesar 80 persen.

"Kami memiliki beberapa program yang masuk RPJMD dan saat ini terus kami kejar agar capaian bisa maksimal. Sampai dengan 2019, target yang dicapai, kurang lebih 80 persen," ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto, di Balai Kota Depok, Kamis (1/10).

Menurut Manto, adapun beberapa program yang telah dicanangkan antara lain peningkatan kompetensi usia kerja, peningkatan perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta program transmigrasi yang merupakan program turunan dari pemerintah pusat.

Isu strategis RPJMD yang ada keterkaitan dengan Disnaker Depok adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Pihaknya memiliki program-program untuk memecahkan masalah tersebut. "Misalnya, melalui kegiatan bursa kerja 2019. Untuk 2020, karena pandemi Covid-19, kami menggantinya dengan Bursa Kerja Online (BKOL)," jelas Manto.

Namun demikian, lanjut Manto, masih terdapat kendala untuk memuluskan program pengentasan pengangguran. Yaitu peluncuran kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK).

"Pandemi Covid-19, menjadi salah satu alasan program ini belum di-launching. Program BKK ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Depok. Jika situasi memungkinkan, akan kami kejar di tahun 2021," pungkas Manto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika