REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengungkapkan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja masih dalam pembahasan di badan legislasi (baleg) DPR. Ia berharap RUU tersebut bisa diselesaikan dalam masa sidang I tahun persidangan 2020-2021 ini.
"Pimpinan DPR harapkan semua draft RUU bukan hanya ciptaker, jangan ditunda, diselesaikan di masa sidang ini tanpa terkecuali," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10).
Azis mengaku tidak mengetahui pasti berapa persen progres pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Sampai saat ini pimpinan DPR juga belum meneriam surat dari pimpinan baleg terkait hal tersebut.
"Mudah-mudahan tercapai di dalam masa sidang ini supaya menjadi suatu data dari temen-temen kelembagaan untuk kita sampaikan pada masyarakat," ujarnya.
Selain itu Azis mengaku sudah mendengar terkait masih adanya desakan dari kelompok buruh yang menolak RUU tersebut disahkan pada masa sidang ini. Politikus Partai Golkar itu yakin pemerintah bisa diatasi dengan melakukan pendekatan.
"Kami dari DPR, apa aja yang jadi masukan masyarakat dan teman-teman pekerja sudah ditampung dalam pembahasan yang ada di baleg tinggal gimana finalisasi di baleg kami tunggu," ungkapnya.
Sebelumnya ratusan buruh menggelar unjuk rasa pada Rabu (30/9) siang di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aksi tersebut diikuti berbagai elemen buruh seperti FSPMI, FSP LEM, SPN, KSPI, KSPSI, dan lain-lain.
"Tuntuan aksi adalah menolak RUU Cipta Kerja. Di mana buruh menilai pembahasan omnibus law antara Panja Baleg DPR RI bersama Pemerintah masih belum sesuai harapan buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id
Said mengungkapkan aksi tersebut sekaligus pemanasan menjelang aksi mogok nasional buruh Indonesia tanggal 6-8 Oktober 2020.