JAKARTA -- Penularan virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) yang terus terjadi membuat semakin banyak masyarakat di berbagai negara yang terinfeksi, termasuk Indonesia. Namun, masih banyak warga di Tanah Air yang tidak mempercayai virus ini, atau sekitar 17 persen dari sekitar 270 juta warga Indonesia memiliki persepsi tidak mungkin tertular virus ini.
"Penelitian menunjukkan sebanyak 17 persen warga negara kita yang percaya bahwa tidak mungkin terinfeksi Covid-19. Itu setara dengan sekitar 45,9 juta jiwa warga dan ini angka yang tinggi," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat berbicara di konferensi virtual Sosialisasi Strategi Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, Jumat (2/10).
Sementara itu, ia menyebutkan persentase responden menurut jenis kelamin dan kelompok umur yang menyatakan tidak mungkin terinfeksi virus ini adalah perempuan 17 persen dan laki-laki 16,9 persen. Sementara itu, ia menyebutkan klasifikasi menurut kelompok umur responden antara 17 hingga 30 tahun sebesar 20,2 persen, 31 hingga 45 tahun yaitu 15,4 persen, 46 hingga 60 tahun yaitu 16,2 persen dan diatas 60 tahun 17,4 persen. Pihaknya menyadari kesadaran kolektif belum optimal. Oleh karena itu, fakta ini diakuinya menjadi tantangan pihaknya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Covid-19 adalah hal nyata yang ditularkan oleh manusia. "Covid-19 bukan rekayasa, bukan konspirasi," ujarnya.
Ia menyebutkan, korban jiwa di tingkat global telah mencapai lebih dari satu juta orang dan yang terpapar lebih dari 33 juta orang. Sementara di Indonesia, dia melanjutkan, yang terpapar lebih dari 280 ribu orang dan yang wafat diatas 10 ribu jiwa. Ia mengakui, kasus di Indonesia masih tinggi. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan strategi di antaranya kampanye perubahan perilaku dan menerapkan sanksi.
Ia mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 55 persen masyarakat Indonesia tidak mematuhi protokol kesehatan karena tidak ada sanksi jika abai melakukannya. "Artinya, masyarakat Indonesia masih tergantung pada sanksi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika