REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid al Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama, KH Abdul Ghaffar Rozin meminta mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Pesantren (BOP) kedua ke pesantren diubah. "Perbaiki mekanisme penyaluran, sehingga menghindarkan pungutan dari oknum yang merasa berjasa," kata Abdul, Ahad (4/10).

Pada bantuan tahap pertama, beredar informasi adanya dugaan pemotongan bantuan operasional pesantren. Bahkan pemotongan tersebut mencatut nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kementerian Agama (Kemenag) juga telah mengimbau agar Pondok Pesantren melaporkan jika ada temuan pemotongan bantuan.

Menurut Abdul, Kemenag perlu menyisir lagi daftar pesantren yang akan dibantu pada tahap kedua. Dan diminta tidak terpaku pada data di  Education Management Information System (EMIS) Madrasah dan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

"Karena realitasnya banyak pesantren yang tidak terdaftar database Kemenag tersebut," kata dia.