REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan memproritaskan penyelesaian pembangunan pelabuhan kapal di Kaliadem, Mura Angke, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut), tahun depan. Saat ini, pembangunan tersebut harus dihentikan sementara lantaran Covid-19.

"Kita akan lanjutkan di 2021, kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini akan terus berlangsung," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  di lokasi, Ahad (4/10).

Riza mengatakan, pembangunan Pelabuhan Kaliadem telah berjalan sejak 2019 dengan target penyelesaian 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pembangunan terpaksa berhenti di tengah jalan.

Sejauh ini, Riza menguraikan, pembangunan pelabuhan kapal di Kaliadem itu baru terselesaikan 20 persen. Sisanya, diharapakan dapat rampung pada 2021.

Riza menjelaskan, Pelabuhan Kaliadem merupakan penghubung antara Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, begitupun sebaliknya. Nantinya, dia menyebut, pelabuhan kapal itu diharapkan dapat meningkatkan mobilitas, perekonomian, pelayanan publik dan sektor lainnya.

Riza mengatakan, jumlah kapal di Pelabuhan Kaliadem saat ini masih cukup terbatas. Namun, pembangunan Pelabuhan Kaliadem diharapkan meningkatkan daya tampung kapal. 

Bahkan, dia mengatakan, jumlah kapal di Kaliadem akan lebih banyak dibandingkan dengan kapal di Pelabuhan Marina Ancol. "Jadi semua tidak di Marina Ancol tapi juga lebih banyak ke sini nanti," jelasnya.

Namun, dia mengatakan, kelanjutan pembangunan masih menunggu pembahasan besaran anggaran dengan DPRD DKI Jakarta. "Mudah-mudahan, nanti ini kabar baik bagi masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu dan di lingkungan Kaliadem ini, ada pelabuhan yang baik yang representatif," ucapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria  - (Shabrina Zakaria)

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pada 2019 anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Pelabuhan Kaliadem sebesar Rp 38 miliar pada tahap I. Pada 2021, Syafrin mengatakan kembali mengajukan Rp 140 miliar.

Selain itu, Syafrin menjelaskan, akan membuat sistem yang lebih terukur untuk sandar kapal yang masuk di Pelabuhan Kaliadem. Sebab saat ini, masih terdapat kapal yang bersandar secara tak teratur.

"Jadi sistemnya nanti tidak semua bersandar, ada yang nunggu dulu, nanti kalo mau berangkat baru merapat," jelasnya.

Kepala Bidang Pelayaran Dishub DKI Jakarta Renny Dwi Astuti menjelaskan, jumlah kapal yang dominan di Pelabuhan Kaliadem, yakni kapal motor milik Dinas Perhubungan DKI dan kapal tradisional berbahan kayu milik individu. Renny merinci, 18 kapal milik Dishub DKI Jakarta dan 34 kapal tradisional milik perorangan.

"Lalu, ada dua kapal dengan rincian, milik swasta 1 unit dan kapal PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 1 unit," ucap Renny.

Berdasarkan zona kapal, terdapat tiga rute kapal di Pelabuhan Kaliadem. Di antaranya, Kali Adem-Pulau Untung Jawa, Kali Adem-Pulau Tidung, Kali Adem-Pulau Sebira, dan Pelabuhan Muara Angke-Pulau Sebira.

Renny mengatakan, pembangunan pelabuhan diharapkan mampu menambah jumlah kapal sebanyak 50 kapal sehingga makin banyak masyarakat yang terlayani. Selain itu, ia menjelaskan, akan merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikhususkan untuk menangani kapal. 

Hal ini agar kapal-kapal milik DKI Jakarta dapat lebih terintegrasi. "Ini nanti bisa dikonsentrasikan semua. Dalam jangka panjang akan ada BUMD angkutan kapal," kata Renny. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika