REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar meminta agar tes cepat, tes usap, dan vaksin Covid-19 digratiskan bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena penurunan harga belum signifikan bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19.
"Sejak awal saya mengatakan berkali-kali rapid test (tes cepat), swab test (tes usap), vaksin Covid-19 digratiskan bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bukti negara hadir dan amanat konstitusi," kata Marwan di Jakarta, Senin (5/10).
Hal itu disampaikan Marwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Direktur Utama PT Kimia Farma, Direktur Utama PT lndofarma, dan Direktur Utama PT Phapros, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/10). Marwan mengatakan pemberian gratis tes cepat, tes usap, dan vaksin Covid-19 sesuai dengan keinginan Menteri BUMN Erick Thohir bagi peserta BPJS Kesehatan dan hal itu sebagai bukti negara hadir di tengah-tengah masyarakat. "Intinya rapid test, swab test, dan vaksin itu digratiskan kepada masyarakat yang tidak mampu, bukan hanya menekan harga. Menurut saya penurunan harga swab test menjadi Rp 900 ribu itu belum signifikan dan masih tinggi," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah tidak hanya memakai data BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat gratis tes cepat, tes usap dan vaksin gratis. Menurut dia, dana Kemenkes yang belum terserap dapat dialihkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
"Dana Kementerian Kesehatan yang melimpah dan belum terserap semua bisa di-switch dengan farmasi kita, tidak hanya menekan harga tetapi juga menggratiskan kepada masyarakat kita yang tidak mampu. Saya sudah berkali-kali untuk meminta gratis," katanya.
Selain itu, menurut Marwan, dana tersebut juga bisa dipakai untuk mensubsidi mobil laboratorium untuk menyalurkan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah daerah apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
"Dan juga mensubsidi mobil laboratorium kita, supaya masyarakat di daerah-daerah bisa dengan cepat mendapat bantuan obat-obatan. Supaya lebih cepat memberikan masyarakat kita di daerah, termasuk jelang Pilkada 2020," katanya.
Hal itu menanggapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang secara resmi menetapkan harga "swab test" sebesar Rp 900 ribu yang sudah termasuk pemeriksaan dengan metode real-time (RT) Polymerase Chain Reaction (PCR).
Marwan mengatakan, kesepakatan BPKP dan Kemenkes itu harus disosialisasikan kepada masyarakat hingga seluruh daerah sehingga hal itu tidak hanya wacana di tengah-tengah masyarakat. "Harus segera ditandatangani dan diumumkan, sehingga tidak hanya wacana. Harus dikawal di lapangan, termasuk di rumah sakit seluruh Indonesia," katanya.
Dalam kesempatan itu Marwan juga meminta agar vaksin yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan segregasi etnik masyarakat Indonesia dan hal itu dapat dilakukan kerja sama dengan perusahaan farmasi luar yang memiliki uji klinis.
Dia menjelaskan terkait vaksin, platformnya harus cocok dengan masyarakat Indonesia, dengan kondisi tubuh masyarakat Indonesia, sesuai dengan milik masyarakat Indonesia, cocok dengan segredasi etnik masyarakat Indonesia. Marwan juga meminta agar Indonesia mengurangi impor bahan baku obat-obatan dari luar negeri karena impor bahan baku obat-obatan yang justru membuat harga meningkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika