REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pemprov Jabar, akan luncurkan Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Tahap III, Rabu (7/10). Namun, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disindag) Jabar yang juga Ketua Divisi Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Mohammad Arifin Soedjayana, untuk penyalurannya sendiri baru akan dilakukan pada 14 Oktober 2020.
"Rencana besok Pemprov akan launching atau saya sebut kick off. Jadi, lebih ke arah konsolidasi semua komponen. Nah rencana salur ke keluarga rumah tangga sasaran (RTS) tanggal 14 Oktober 2020," ujar Arifin Selasa (6/10).
Menurutnya, Bansos Jabar tahap III sudah bisa didistribusikan. Angka penerimanya pun, mengalami penambahan. Yakni, pada tahap II hanya 1,4 juta penerima. Namun, tahap III ini menjadi 1,9 juta.Arifin mengatakan, pada pemberian Bansos tahap III ini ada beberapa perubahan. Masyarakat penerima, akan menerima uang lebih besar dari sebelumnya. Yakni, uang tunai awalnya hanya Rp 150 ribu sekarang menjadi Rp 250 ribu.
"Jadi tadinya kan alokasi untuk komoditasnya Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu. Nah sekarang jadi seimbang nilainya untuk komoditasnya Rp 250 ribu dan uangnya Rp 250 ribu karena ekonomi harus jalan," paparnya.
Selain menambah garam di setiap paketnya, kata dia, packaging nya juga berubah. Yakni, tadinya menggunakan dus berubah menjadi pakai tas. "Supaya tempatnya bisa d pakai ulang. Itu aja yang lainnya masih tetap," katanya.
Namun, kata dia, walaupun komoditinya bertambah tapi volumenya mengalami pengurangan dari sisi volume. Misalnya, beras awalnya 10 Kg menjadi 5 Kg. Kemudian gula asalnya 2 Kg jd 1 Kg. Minyak gorenh juga, tadinya 2 liter jadi 1 liter. "Volumenya yang berubah tapi hampir semua komoditi yang di tahap II ada ga berkurang," katanya.
Penambahan garam sendiri, kata dia, dilakukan karena petani garam di Cirebon dan Indramayu garamnya turun penjualannya. Mereka pun, ditinjau oleh Komisi 2 DPRD Jabar dan dinas KKP. Akhirnya, anggota dewan mengatakan perlu ada garam karena termasuk salah satu kebutuhan pokok.
"Jadi itu menjadi pertimbangan kami. Kami pun ingin menampung hasil produksi masyarakat. Ini garam juga dari tambak rakyat, gula juga dari cirebon. Susu juga dari peternak. Hampir 70 persen dari 10 komoditi ini barangnya berasal dari Jabar semua," paparnya.
Menurutnya, karena ada garam jadi Pergub harus diperbaiki. "Pergub nya harus baru lagi. Kan ada perubahan. Jadi point-point nya aja yang di rubah yang lain ga," katanya.
Arifin berharap, penyaluran paket bansos Provinsi Jabar tahap III bisa lebih baik dari tahap II. Penyalurannya, bisa selesai dalam 14 hari.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memundurkan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jabar tahap keempat untuk delapan daerah yang menggelar Pilkada serentak 2020. Pemerintah bakal menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp 500.000/KK tersebut usai pesta rakyat tersebut tuntas di kedelapan daerah tersebut.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pemunduran pembagian bansos tersebut tidak serentak untuk delapan wilayah tersebut untum menghindari potensi pemanfaatan momentum di masa Pilkada oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Kekhawatiran dari masyarakat terus kita sampaikan terkait Pilkada. Jadi Pilkada ini sangat rawan memang sehingga kami memutuskan pembagian Bansos tadi disepakati akan diatur ditunda dengan cara yang baik di daerah-daerah yang sedang melaksanakan Pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial,"ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil dalam jumpa pers evaluasi mingguan penanggulangan Covid-19 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/10).
Menurut Emil, pada dasarnya saat ini pemerintah masih memiliki kewajiban menyalurkan dua kali lagi Bansos provinsi. Untuk tahap ketiga saat ini tengah dalam proses yang terdiri dari bantuan Tunas sebesar Rp 150.000 dan Rp 350.000 bantuan nonton tunai.
"Yang ke-4 yang full 100 persen tunai yang memang diagendakan kurang lebih di awal Desember jadi tetap sebenarnya sesuai jadwal cuman timing-nya setelah hari pencoblosan kira-kira begitu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika