REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menemui Mahkamah Agung (MA), untuk membahas maraknya terpidana kasus korupsi yang mendapat pengurangan hukuman melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). KPK menilai, PK menjadi senjata baru bagi para koruptor untuk mendapat keringanan hukuman.

"Sekali lagi KPK menghormati independensi (hakim), tetapi kami kemudian berencana pimpinan akan menghadap kepada Mahkamah Agung untuk membicarakan ini," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Nurul Ghufron melanjutkan, ia pun menilai pengajuan PK tersebut menjadi strategi baru bagi para terpidana korupsi untuk mendapat pengurangan hukuman. "Kami tidak menilai sebagai tren, faktanya 22 (terpidana korupsi) kemudian dipotong semua (hukumannya) diturunkan semua. Oleh karena itu, kami kemudian mencermati bahwa ini seakan-akan menjadi strategi baru bagi para koruptor itu," kata Ghufron.

Atas hal tersebut, kata dia, koruptor saat ini lebih memilih mengajukan PK dibanding upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi. "Para koruptor itu untuk kemudian menerima dan kemudian tidak berproses upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi tetapi menunggu sampai inkracht, dilalui dulu beberapa bulan kemudian mengajukan PK," ujarnya.

Ia pun mencontohkan bahwa 12 dari 22 terpidana korupsi yang mendapat pengurangan hukuman di tingkat PK, perkaranya sudah "inkracht" di tingkat pertama atau Pengadilan Negeri (PN). Bahkan, kata dia, sampai saat ini lembaganya mencatat ada 50 terpidana korupsi yang sedang mengajukan PK.

"Jadi, sampai sekitar 50 semuanya pada mengajukan PK, artinya PK ini dianggap pintu kepemurahan yang kemudian digunakan untuk menurunkan sanksi pidana," ucap Ghufron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika