REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) akan mengajukan uji formil dan materiil Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Diketahui, pada rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10), menyetujui UU Ciptaker.
"Kami akan melakukan uji formil dan uji materiil Uu Omnibus Law Cipta Kerja Ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur PSHK FH UII Allan Fatchan Ghani kepada Republika.co.id, Selasa (6/10).
PSHK FH UII, lanjut Allan juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Allan menegaskan, pembahasan hingga pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga menjadi undang-undang dinilai mengulang catatan buruk proses legilasi di Indonesia.
Ia mengingatkan, penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sejak awal sampai pembahasan tidak mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Secara formil, Allan menilai, penyusunan RUU Ciptaker cacat formil karena penyusunan sampai pembahasan tidak melibatkan publik.
Apalagi, menurut Allan, materi muatan UUCiptaker bertentangan dengan UUD NRI 1945. Seperti berpotensi mereduksi hak otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945.
Bahkan, Allan melanjutkan UU Ciptaker mereduksi hak setiap orang bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Seperti upah minimum tidak lagi diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak, tapi berdasarkan kondisi pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah dan ketenaga kerjaan. Lalu, terdapat kenaikan pengaturan jam lembur kerja.
UU Ciptaker juga menghilangkan ketentuan istirahat panjang yang sebelumnya diatur ketat. Selain itu, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan uang pesangon dan uang penghargaan menjadi lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan.
"Secara konstitusional menjegal RUU Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan melalui uji formil dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, atau mendesak presiden mengeluarkan Perppu membatalkan berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata Allan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika