REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Indeks-indeks utama Wall Street lebih rendah pada akhir perdagangan Selasa (6/10). Pelemahan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menghentikan negosiasi dengan Demokrat tentang paket bantuan virus corona baru hingga setelah pemilihan 3 November.
Indeks Dow Jones Industrial Average merosot 375,88 poin atau 1,34 persen, menjadi ditutup pada 27.772,76 poin. Indeks S&P 500 terpangkas 47,66 poin atau 1,40 persen, menjadi berakhir di 3.360,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup jatuh 177,88 poin atau 1,57 persen, menjadi 11.154,60 poin.
Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan consumer discretionary tergerus 2,13 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor utilitas menguat 0,86 persen, satu-satunya kelompok yang berhasil meningkat.
Trump mencuit pada Selasa sore bahwa dia telah menginstruksikan perwakilannya untuk berhenti merundingkan rancangan undang-undang (RUU) stimulus fiskal sampai setelah pemilihan. "Langkah itu membuat bingung investor yang berharap anggota parlemen Washington akan segera mencapai kesepakatan," kata para ahli.
Berita itu muncul ketika ketua Federal Reserve AS memperingatkan dinamika resesi di tengah dampak Covid-19. Pemulihan ekonomi AS masih jauh dari selesai dan pelambatan yang berkepanjangan dalam laju perbaikan dari waktu ke waktu dapat memicu dinamika resesi yang khas, kata Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell pada Selasa di pertemuan tahunan virtual Asosiasi Nasional untuk Ekonomi Bisnis.
Dia mencatat tindakan kebijakan fiskal dan moneter AS sejauh ini secara substansial meredam dinamika resesi normal yang terjadi dalam penurunan, tetapi tanpa dukungan lebih lanjut, tren penurunan tersebut masih dapat muncul kembali.
The Fed bulan lalu mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada rekor level terendah mendekati nol dan mengisyaratkan untuk mempertahankan kisaran target ini hingga setidaknya 2023, mencatat bahwa jalur ekonomi akan sangat bergantung pada jalannya penanganan virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika