Rabu 07 Oct 2020 12:46 WIB

Bisnis Properti Perkantoran di DKI Jakarta Pulih 2022

Jumlah ruang kantor di Jakarta yang belum terserap sebanyak 1,9 juta meterpersegi

Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan
Foto: ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta, Senin (8/6/2020). Pekan kedua masa pembatasan sosial berskala berskala besar (PSBB) transisi, Pemprov DKI Jakarta mulai memperbolehkan karyawan di perkantoran kembali bekerja dengan kapasitas karyawan hanya dibolehkan sebanyak 50 persen dari jumlah karyawan dalam satu ruangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Konsultan properti memperkirakan kondisi pasar properti untuk perkantoran di wilayah DKI Jakarta akan kembali normal pada tahun 2022, mengingat situasi perekonomian pada 2020 dinilai masih belum terlalu menggembirakan untuk sektor tersebut. "Masih perlu waktu untuk bisnis perkantoran untuk bisa kembali normal lagi," kata Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto, dalam paparan properti di Jakarta, Rabu (7/10).

Hal itu,  terlihat dari antara lain proyeksi tingkat permintaan ruang perkantoran lebih rendah dibandingkan proyeksi yang ada sebelumnya, akibat pandemi dan melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan kondisi pandemi Covid-19, Ferry berpendapat dengan adanya vaksin maka akan membantu pemulihan ekonomi yang akan diiring dengan kondisi booming property pada tahun selanjutnya. "Pertengahan 2021 kemungkinan akan menjadi sign (pertanda) apakah properti itu bergerak membaik atau tidak dan hasilnya baru akan bisa dilihat pada tahun 2022," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pada kuartal III-2020 tidak ada pasokan baru baik di CBD (central business district/kawasan sentra bisnis) maupun di luar CBD. Berdasarkan data Colliers International Indonesia, proyeksi pasok kumulatif di Jakarta saat ini tercatat sebanyak 10,3 juta meter persegi, dengan 6,9 juta meter persegi atau sekitar 66 persennya terletak di CBD.

Selain itu jumlah ruang kantor di Jakarta yang belum terserap tercatat ada sebanyak 1,9 juta meter persegi, di mana 68 persennya dipasok di CBD. Dengan kondisi demikian, lanjutnya, maka semakin banyaknya tambahan pasok gedung perkantoran ke depannya akan semakin memberikan tekanan kepada tingkat hunian di wilayah ibu kota pada 2021.

Sebelumnya perusahaan konsultan properti Knight Frank Indonesia mengungkapkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan tingkat hunian atau okupansi perkantoran di Jakarta turun tipis dari okupansi semester II 2019 sebesar 76 persen menjadi 75,9 persen pada semester I 2020. "Dari tingkat hunian, seperti yang bisa diprediksi turun menjadi 75,9 persen. Hal ini juga diikuti harga sewa yang cenderung turun dan berada di bawah tekanan di semua grade (kelas) yang ada," kata Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat.

Ia menuturkan tingkat kekosongan ruang perkantoran Jakarta mencapai 24,1 persen dan ada serapan 81.699 meter persegi jumlah ruang pada periode ini.

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement