REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menyerukan stabilitas di Kirgizstan yang tengah dilanda kerusuhan akibat hasil pemilu parlemen. Beijing mendorong pihak-pihak terkait mengadakan dialog.
“Sebagai tetangga yang bersahabat dan mitra strategis yang komprehensif, Cina sangat berharap bahwa semua pihak di Kirgizstan dapat menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan hukum melalui dialog dan konsultasi, dan mendorong stabilitas di Kirgizstan secepat mungkin,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, seperti dikutip surat kabar Global Times yang dikelola pemerintah pada Rabu (7/10).
Kendati demikian, Beijing mengisyaratkan tetap menghormati dinamika yang berkembang di Kirgizstan. "China menghormati jalur pembangunan yang dipilih oleh rakyat Kirgizstan sesuai dengan kondisi nasional mereka, dengan tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak Kirgizstan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan, dan menentang campur tangan eksternal dalam urusan dalam negeri Kirgizstan," ujar Hua.
Sejak Senin (5/10) lalu, Kirgizstan dibekap gelombang demonstrasi massa yang menolak hasil pemilu parlemen. Pemilu tersebut dimenangkan oleh dua partai besar, yang salah satunya dekat dengan pemerintahan Presiden Sooronbay Jeenbekov.
Dalam aksinya, massa, yang mayoritas mendukung kelompok oposisi, menyerbu dan menggeruduk gedung parlemen serta kantor kepresidenan. Ribuan orang turut menjebol gedung Komite Keamanan Nasional, kemudian membebaskan mantan presiden Almazbek Atambayev. Dia tengah menjalani hukuman 11 tahun karena perannya dalam pembebasan ilegal bos mafia.
Atambayev pernah memiliki kedekatan dengan Sooronbay Jeenbekov. Namun, mereka terlibat perselisihan tak lama setelah Jeenbekov memenangkan pemilihan presiden pada 2017. Kedua tokoh itu dipandang sebagai sekutu setia Rusia.
Untuk meredakan kerusuhan, komisi pemilihan Kirgizstan telah membatalkan hasil pemilu. Jeenbekov meminta para pemimpin politik terkait menenangkan pendukungnya masing-masing. "Saya mendesak para pemimpin pemimpin partai politik untuk menenangkan pendukung mereka dan menjauhkan mereka dari tempat konsentrasi mereka. Saya menyerukan kepada semua rekan saya untuk menjaga perdamaian dan tidak menyerah pada seruan dari kekuatan provokatif," kata Jeenbekov dalam sebuah pernyataan yang dirilis di akun Facebook-nya.
Di tengah kerusuhan yang berlangsung, Perdana Menteri Kirgizstan Kubatbek Boronov mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (6/10). Langkah serupa diambil ketua parlemen negara tersebut Dastan Jumabekov.
Boronov dan Jumabekov menyerahkan surat pengunduran diri pada pertemuan darurat parlemen di ibu kota Bishkek. Untuk sementara waktu, parlemen menunjuk Sadyr Zhaparov, pendiri partai oposisi Mekenchil, yang kalah dalam pemilu, sebagai plt perdana menteri. Zhaparov baru saja dibebaskan dari penjara oleh para demonstran. Dia menjalani hukuman 11 tahun dan enam bulan karena menyandera pejabat pemerintah pada 2013.
Selain Boronov dan Jumabekov, wali kota Bishkek dan Osh serta gubernur wilayah Naryn, Talas, dan Issyk-Kul juga mengundurkan diri dari jabatannya. Sebanyak 13 partai oposisi di sana telah membentuk Dewan Koordinasi. Tugasnya adalah mengambil tanggung jawab penuh untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika