REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan pembiayaan berbasis digital Akulaku Finance mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan nasional. Akulaku berpartisipasi dalam pameran virtual Bulan Inklusi Keuangan atau BIK 2020 yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 5 Oktober hingga 3 November 2020.
"Kami berharap usaha kampanye dan kolaborasi dari 300 lembaga jasa keuangan dalam BIK 2020 dapat membantu menstimulasi ekonomi nasional dan semakin meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan akses pendanaan bagi masyarakat Indonesia," kata Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sinaga dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (8/10).
Indeks inklusi keuangan diharapkan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Pemerintah menargetkan indeks inklusi keuangan naik dari 76 persen menjadi di atas 90 persen dalam waktu tiga tahun ke depan.
Efrinal menuturkan, pihaknya mencoba bergerak seiring dengan upaya pemerintah menaikkan indeks inklusi keuangan nasional. Ia mengatakan, Akulaku menyiapkan program-program webinar edukatif mengenai inklusi keuangan dan menawarkan berbagai promo pembiayaan yang dilakukan dengan konsep tanpa kontak fisik dan tanpa uang tunai.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai layanan keuangan inklusif di ekosistem Akulaku, lanjut Efrinal, dapat langsung mengunjungi situs www.bik2020.id, masuk ke fitur BIK Expo, dan mencari stan virtual dari Akulaku Finance di klaster pembiayaan 2 dan penjaminan.
"Akulaku Finance akan tetap fokus dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat hingga berakhirnya BIK 2020 melalui kegiatan-kegiatan edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pelaku sektor industri keuangan," ujar Efrinal.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara pada hari pertama pameran virtual BIK 2020 mengatakan, inklusi keuangan bisa menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Tirta mengatakan, inklusi keuangan diyakini sejalan dan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.
Ia menambahkan, meluasnya akses keuangan dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat. "Tingkat inklusi keuangan nasional sudah berada di level 76,2 persen, yang berarti berada di atas target tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 75 persen," ujar Tirta saat memberikan sambutan dalam gelaran Bulan Inklusi Keuangan secara virtual di Jakarta, Senin.
Namun, lanjut dia, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6 persen) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5 persen).