REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Aziz mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk tidak menggunakan hak pilihnya, tidak memilih, atau golput dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Menurut dia, jajaran KPU tetap terus melakukan sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pilkada dengan ketentuan protokol kesehatan Covid-19.
"Dalam hal masih ada masyarakat atau ada masyarakat ingin golput itu hak ya dan itu tidak mengapa," ujar Viryan dalam diskusi daring, Kamis (8/10).
Ia menuturkan, pilkada serentak 2020 ini merupakan hajat warga di 270 daerah. Secara formal atau legal, banyak atau sedikitnya yang mencoblos, pasangan calon kepala daerah terpilih ditentukan berdasarkan suara sah terbanyak.
Pemilih akan kehilangan kesempatan menggunakan hak pilih secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya. Apabila pemilih melepaskan hak pilihnya maka siapapun yang terpilih tetap mempunyai legalitas.
Viryan mengatakan, KPU daerah fokus menjadikan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyebaran Covid-19 sebagai tantangan menggelar pilkada tahun ini. KPU sedang berupaya meyakinkan publik bahwa tempat pemungutan suara (TPS) aman.
KPU melakukan adaptasi teknis terhadap mekanisme pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang dengan sejumlah protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Menurut dia, TPS akan aman dari risiko penularan virus apabila masyarakat mengikuti aturan protokol kesehatannya.
Viryan menyebutkan, jajaran penyelenggara terus mengingatkan masyarakat atas pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19. Apabila publik terus menggunakan cara pandang situasi normal, kata dia, tentu kurang relevan diterapkan saat ini.
"Ini penting dan bahkan terus kami sampaikan. Jadi kata kuncinya memang edukasi yang terus kami lakukan," kata Viryan.
Suara-suara golput dalam pilkada 2020 sudah bermunculan. Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menyatakan golput di pilkada serentak 2020 melalui akun Twitter resminya @prof_azyumardi pada 21 September lalu.
"Saya golput Pilkada 9 Des 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah korona atau terinfeksi Covid-19," tulis Azyumardi dalam akun Twitter-nya yang sudah dikonfirmasi Republika, Selasa (22/9).
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor juga memprediksi jumlah golput akan meningkat. "Saya kira mungkin saja (jumlah Golput meningkat) itu terjadi, mungkin ya. Tapi apakah itu kemudian akan menjadi concern bagi elit dan pemerintah, DPR, saya kira tidak juga. Saya kira mau Golput atau tidak, itu tidak menjadi patokan dan harapan dari para elit politik saat ini, itu tetap akan berjalan, mereka cenderung don't care soal itu gitu ya," kata Firman, Selasa (22/9).
