REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menyesalkan adanya aksi perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh sejumlah oknum di tengah aksi unjuk rasa penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menyampaikan, aksi perusakan hanyalah merugikan rakyat sendiri. Ia pun meminta penyampaikan aspirasi dilakukan secara tertib.
"Membakar halte dan sebagainya itu kan dipergunakan oleh rakyat. Jadi kita sesalkan, kalau demonstrasi adalah ekspresi demokrasi tentu ada nilai yang harus kita perhatikan. Jadi ya silahkan demo tertib aman damai jaga protokol kesehatan," ujar Donny, Kamis (8/10).
Terkait anggapan bahwa kepolisian represif terhadap para demonstran, Donny meyakini bahwa aparat keamanan memiliki prosedur tetap (protap) tersendiri mengenai penanganan aksi unjuk rasa. Menurutnya, aparat tentu akan menindak demonstran yang tidak mengikuti aturan.
"Ada protapnya dari tahap paling awal sampai kemudian terjadi eskalasi. Sekali lagi diimbau menahan diri tidak terpancing dan demonstrasi tidak mengarah pada vandalisme dan kekerasan," ujarnya.
Diberitakan, sejumlah fasilitas umum seperti halte bus TransJakarta dan pos polisi dirusak oleh massa aksi. Dalam unjuk rasa sore tadi, petugas Kepolisian terus memukul mundur para demonstran dari Patung Kuda Arjuna Wiwaha di Gambir ke arah Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Namun disela-sela petugas memukul mundur oknum demonstran membakar Halte MRT dan Halte Transjakarta Bundaran HI, Kamis (8/10) sekitar pukul 17.30 WIB.
Selain Halte Bundaran HI, oknum demonstran juga membakar Halte Trasnjakarta Tosari ICBC dan Tosari Lama yang tak jauh dari Bundaran HI. Kemudian massa juga membakar sekat penghalang proyek serta merusak beberapa rambu lalulintas. Meski dipukul mundur, massa yang didominasi mahasiswa dan buruh terus berupaya merengsek kembali ke Patung Kuda di Gambir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika