REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Dinas Pertanian Perkebunan dan Holtikultura Cianjur, Jawa Barat, mencatat sedikitnya 20 hektare lahan milik petani rusak akibat banjir yang terjadi di wilayah selatan Cianjur, sehingga dinas menyalurkan bantuan bibit untuk petani agar dapat kembali menggarap lahannya.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Holtikultura Cianjur, Mamad Nano di Cianjur Kamis (8/10), mengatakan dari 20 hektare lahan yang rusak, terbagi di tiga kecamatan, Leles, Agrabinta, dan Sindangbarang.
"Kami masih menunggu data pasti berapa luas lahan yang rusak akibat banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut, hingga saat ini, kami belum mendapat laporan secara detail terkait seberapa banyak jumlah lahan warga yang mengalami kerusakan," katanya.
Ia menjelaskan, untuk Kecamatan Sindangbarang, terdapat lahan tanaman kacang dan padi milik warga yang terendam banjir, namun pihaknya belum mendapat berapa luas dan kerugian yang diderita petani di wilayah tersebut. Setelah mendapat kepastian pihaknya akan segera mengirimkan bantuan bibit padi dan kacang serta bantuan lainnya.
Pihaknya baru mendapat gambaran, sedikitnya 20 hektar lahan yang terdiri dari tanaman padi, palawija, kacang dan jagung milik petani rusak dan gagal panen akibat terendam banjir dan tertutup longsor. Meski setiap tahun rutin memberikan bantuan untuk petani di seluruh Cianjur, berupa bibit tanaman, pihaknya akan memprioritaskan bantuan untuk kecamatan terdampak bencana alam seperti di Kecamatan Leles, Agrabinta dan Sindangbarang.
"Setiap tahun pemerintah selalu memberikan bantuan bibit berupa kacang tanah, jagung, padi hingga palawija pada petani. Ada atau tidak ada bencana, kita selalu berikan bantuan berupa kegiatan penanaman jagung, kacang tanah, padi hingga palawija," katanya.
Sedangkan terkait bencana alam banjir yang melanda tiga kecamatan di selatan Cianjur, pihaknya telah memberikan bantuan beras sebanyak 1 ton untuk meringankan beban warga di wilayah tersebut. Bantuan diambil dari cadangan pangan daerah (CPD).
Ikuti Whatsapp Channel Republika