REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Mahasiswa maupun buruh diimbau tidak lagi menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kota Yogyakarta. Demonstrasi pada Kamis (9/10), di Kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berada di kawasan Malioboro, sempat berlangsung ricuh dan ada gedung yang sampai terbakar.

"Sekarang tidak perlu ada demonstrasi lagi, saya kira sudah cukup," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Jumat (9/10) pagi WIB.

Terkait beberapa pedagang yang menjadi korban kericuhan, Sultan menyebut, pihaknya masih membahas hal tersebut. Sehingga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY masih melakukan penghitungan jumlah pedagang di kawasan Malioboro yang dirugikan aksi demo.

"Nanti siang baru kita rapat, Pak Wali (Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti) masih menghitung (berapa pedagang yang rugi)," ujar Sri Sultan.

Kericuhan yang terjadi dalam aksi penolakan Omnibus Law di Yogyakarta mendapat sorotan sejumlah pihak. Pasalnya, demonstrasi yang berakhir ricuh itu menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas di kawasan Malioboro.

"Kami sangat menyayangkan hal ini. Semestinya tidak perlu terjadi aksi yang rusuh, sehingga menodai kemurnian perjuangan rekan-rekan pekerja," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Sementara itu, Sultan pada Kamis (8/10), juga meminta massa agar tidak anarkis. Ia menyebut bahwa DIY dan masyarakatnya tidak memiliki iktikad untuk berbuat anarki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika