REPUBLIKA.CO.ID, KARABAKH -- Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan sekali lagi berusaha untuk membela invasi negaranya di Karabakh Atas dan sekitarnya yang seluruhnya secara internasional diakui sebagai wilayah Azerbaijan.
Berbicara kepada Jonah Fisher dari BBC, Pashinyan mengatakan bahwa Karabakh Atas yang juga dikenal sebagai Nagorno-Karabakh, merupakan tanah Armenia dan 80 persen populasi di wilayah itu selalu ditinggali etnis Armenia.
"Azerbaijan ingin orang Armenia tidak tinggal di sana," kata Pashinyan.
Kalimat itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang mengatakan bahwa begitu Yerevan memenuhi hukum internasional dengan menarik diri dari tanah yang didudukinya, orang Armenia dapat "menikmati semua hak dan keistimewaan seperti perwakilan dari bangsa lain" di Azerbaijan.
Ditanya oleh Fisher tentang pendudukan ilegal Armenia di Nagorno-Karabakh selama lebih dari 25 tahun, satu-satunya pembelaan Pashinyan adalah bahwa ini "tidak benar."
Sementara itu, empat resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 822, 853, 874, dan 884 serta dua resolusi Sidang Umum PBB, serta banyak organisasi internasional, menuntut "penarikan segera, seluruhnya, dan tak bersyarat pasukan pendudukan" dari tanah Azerbaijan.
Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) juga menyebut wilayah itu berada di bawah pendudukan pasukan Armenia.
"Sebagian besar wilayah Azerbaijan masih diduduki oleh pasukan Armenia, dan pasukan separatis masih menguasai wilayah Nagorno-Karabakh," kata resolusi PACE 1416, yang diadopsi pada 25 Januari 2005.
Pembawa acara BBC juga mengatakan Pashinyan merujuk pada "klaim historis", bukan hukum internasional.
"Tidak ada hukum internasional seperti yang anda kutip. Semua orang mengutip resolusi Majelis Umum PBB tetapi sayangnya sangat sedikit orang yang telah membacanya. Tidak ada apa pun di dalamnya yang mengatakan bahwa Armenia telah menduduki apa pun. Ini bukan kasusnya," kata Pashinyan.
Menanggapi hal itu, Fisher menggarisbawahi bahwa resolusi mengatakan Karabakh Atas adalah milik Azerbaijan.
"Tetapi wilayah itu seharusnya milik Azerbaijan. Ada dalam resolusinya, itu milik Azerbaijan. Mari kita perjelas," kata Fisher.
Pashinyan kemudian mengubah arah, mengklaim bahwa orang-orang Armenia di Karabakh Atas menghadapi "ancaman eksistensial", menambahkan bahwa jika Angkatan Bersenjata Azerbaijan berhasil dalam pertempuran yang sedang berlangsung, ini berarti "genosida orang-orang Armenia" di Karabakh Atas.
Terlepas dari kemampuannya untuk berbicara dalam bahasa Inggris, seperti yang dia lakukan dalam wawancara sebelumnya pada Agustus dengan wartawan BBC Stephen Sackur, Pashinyan kali ini menjawab pertanyaan hanya dalam bahasa Armenia, sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan agresi Armenia selama bertahun-tahun terhadap Azerbaijan.
Bentrokan baru meletus antara kedua negara pada 27 September, dan sejak itu Armenia terus menyerang warga sipil dan pasukan Azerbaijan. OSCE Minsk Group, yang diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS, dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil meskipun gencatan senjata telah disepakati pada 1994.
Banyak kekuatan dunia, termasuk Rusia, Prancis, dan AS, telah mendesak gencatan senjata baru. Turki, sementara itu, telah mendukung hak Baku untuk membela diri dan menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia. Hubungan antara dua bekas republik Soviet itu tegang sejak 1991, ketika Armenia melancarkan pendudukan militernya di Karabakh Atas dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Sekitar 20 persen wilayah Azerbaijan tetap berada di bawah pendudukan ilegal oleh Armenia selama kurang lebih tiga dekade. Lebih dari 1 juta warga Azerbaijan mengungsi di dalam negeri, sementara 20.000 menjadi martir oleh pasukan Armenia, dan 50.000 lainnya terluka, menurut angka resmi Azerbaijan.
Setidaknya 4.000 warga Azerbaijan dilaporkan hilang dalam konflik tersebut, sementara lebih dari 2.000 lainnya ditangkap dan disandera oleh pasukan Armenia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika