REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan demonstrasi yang kerap merusak fasilitas publik. Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, padahal demokrasi dibangun sebagai mekanisme penyelesaian konflik guna membangun konsensus.

"Anarko telah hadir dengan segala kepentingannya untuk merusak tatanan peradaban, merusak fasilitas publik, kedepankan budaya anarkis serta tidak percaya pada pemerintahan yang sah," kata Hasto dalam keterangan, Ahad (11/9).

PDIP mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan refleksi kritis mengapa negara besar seperti Indonesia masih diwarnai oleh tradisi amuk, destruktif, mau menang sendiri dan berbagai hal negatif lainnya. Dia mengatakan, hal-hal demikian padahal menghambat kemajuan bangsa. 

Menurutnya, akar seluruh persoalan adalah pendidikan budi pekerti, disiplin, dan keteladanan. Dia mengatakan, sebabnya pendidikan itu meningkatkan derajat keadaban suatu bangsa. Pendidikan itu berbudi pekerti, penuh semangat kemajuan bagi bangsanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan harus diamalkan untuk kemanusiaan.

"Karena itulah PDI Perjuangan sangat prihatin atas kecenderungan terjadinya perusakan sarana publik ketika demo berlangsung. Jadi kami heran, ada kepala daerah yang tenang-tenang melihat fasilitas publik milik rakyat dirusak oleh kelompok Anarko," katanya.

Seperti diketahui, aksi massa menolak pengesahan Omnibus Law terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Tidak sedikit demonstrasi yang terjadi berakhir ricuh antara massa dan dan petugas hingga terjadi perusahakan fasilitas publik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika