REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader partai dan pasangan calon yang terlibat pada pilkada diminta patuhi protokol kesehatan. Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya di Indonesia dan tim pemenangan pasangan calon (paslon).
Intinya, kata dia, tidak memberikan toleransi kepada pelanggar protokol kesehatan. Ada sanksi, dari pemberhentian tim pemenangan paslon, sampai dengan sanksi organisasi yang lebih berat.
"Ini adalah momentum terbaik bagi kami, untuk mendekat kepada masyarakat bahwa gini loh partai politik itu, bisa memberikan pendidikan positif bahwa kita taat," tuturnya dalam acara diskusi virtual yang dinisiasi oleh Pemuda Muhammadiyah dalam siaran persnya, Ahad (11/10).
Untuk itu, lanjutnya, tak perlu diperdebatkan lagi mengenai seberapa penting melaksanakan Pilkada 2020. Namun, fokus utamanya adalah bagaimana melahirkan pemimpin definitif lewat pesta demokrasi. Harapannya, mampu mengeksekusi secara cepat dan tepat persoalan daerah di tengah pandemi Covid-19.
"Mengambil tindakan kedaruratan di daerah itu, membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Tidak bisa dilaksanakan dengan kepemimpinan yang sifatnya temporer," kata Eddy.
Eddy menekankan, keputusan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah bulat, dengan menerapkan protokol kesehatan super ketat. Bila dilaksanakan sesuai prosedur, hal ini diyakini, bakal menjadi kunci kesuksesan pesta rakyat yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang itu.
"PAN pun sudah melakukan protokol kesehatan yang kurang lebih sama, kita tidak hanya sekedar memenangkan paslon. Tapi kita juga mau menang secara bertanggung jawab dengan cara mengingatkan, tim tetap memenangkan pertarungan itu dengan mengutamakan disiplin kesehatan,"katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sepakat dengan apa yang disampaikan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ia menekankan, kampanye di tengah pandemi Covid-19 wajib mentaati protokol kesehatan.
"Pilkada di tengah pandemi ini tidak ada niatan sedikitpun mengorbankan rakyat. Kita justru ingin memberikan kepastian tetapi dengan syaratnya harus membangun disiplin total," tuturnya.
Hasto mengajak seluruh elemen untuk hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan. Lalu, PDIP, kata Hasto, tidak ingin adanya perang survei di Pilkada 2020, namun menyerahkan kepada rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi sebagai pengambil keputusan, siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya.
"Mari kita hindari istilah-istilah yang bisa mereduksi persatuan kita. Kita sudah begitu banyak masalah jangan terlibat masalah di internal rakyat kita juga tidak ingin faktor elektoral hanya menjadi fungsi utama partai politik," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika