REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Pemerintah Inggris pada Ahad mendesak kalangan bisnis untuk mempersiapkan diri untuk akhir periode transisi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). Pemerintah mengatakan bahwa bisnis perlu mengambil tindakan apakah kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa tercapai atau tidak.
Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan Inggris tidak akan memperpanjang masa transisi yang berakhir pada 31 Desember.
Untuk itu, menurut Johnson, kemajuan harus dibuat untuk menjembatani kesenjangan yang signifikan antara kedua belah pihak (Inggris dan Uni Eropa) dalam beberapa hari mendatang jika kesepakatan ingin dicapai.
Kementerian bisnis Inggris berpendapat sebagian besar dari apa yang perlu dilakukan kalangan bisnis adalah sama terlepas dari hasil negosiasi. Kementerian itu juga telah merencanakan serangkaian webinar khusus sektor bisnis pada Oktober.
"Dengan hanya 81 hari hingga akhir masa transisi, kalangan bisnis harus bertindak sekarang untuk memastikan mereka siap untuk Inggris yang baru mulai Januari," kata Menteri Bisnis Inggris Alok Sharma, yang akan menyurati kalangan bisnis mengenai perubahan tersebut.
"Tidak akan ada perpanjangan masa transisi, jadi (kita) tidak bisa buang waktu," ujar Sharma.
Pemerintah mengatakan bisnis perlu melakukan hal-hal seperti memastikan stafnya mendaftar untuk hak tinggal dan mempersiapkan prosedur bea cukai saat berdagang dengan Uni Eropa.
Inggris secara resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari. Namun lebih dari empat tahun sejak pemungutan suara, yang hasilnya 52 persen menyetujui untuk Brexit dalam referendum 2016, kedua belah pihak terus saling tawar-menawar dalam kesepakatan perdagangan yang akan berlaku ketika keanggotaan informal Inggris di UE berakhir pada 31 Desember.
Dua kepala negosiator, Michel Barnier dari Uni Eropa dan David Frost dari Inggris, mengatakan mereka sedang menuju kesepakatan sebelum tenggat waktu 15 Oktober.
Namun, celah penting (pada pencapaian kesepakatan) itu tetap ada pada isu penangkapan ikan, masalah kesetaraan 'lapangan bermain', dan tata kelola. Kedua belah pihak telah merencanakan suatu skenario apabila kesepakatan tidak tercapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika