REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia (Forki) Provinsi Sulawesi Tengah,M Yudi T mengatakan tujuan utama digelarnya kejuaraan karate kelas kata virtual selain mengukur prestasi, juga mencari bibit atlet berbakat untuk dibina menjadi aset daerah dan nasional.
"Sulteng banyak memiliki bibit atlet yang berpotensi jadi atlet nasional, karena itu pembinaan atlet dari usia dini sangat penting agar bisa terus melahirkan atlet berprestasi," katanya di Palu, Senin (12/10).
Yudi mengatakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi atlet yakni dengan melaksanakan kejuaraan, meski di tengah pandemi COVID-19.
Cara yang sangat aman untuk melaksanakan pertandingan adalah melalui virtual dan hal itu sudah dilakukan Pengprov Forki bekerja sama dengan Korem 132/Tadulako Palu.
kegiatan itu, kata dia berjalan dengan lancar dan sukses."Bahkan mendapat respon positif dari PB Forki," kata Yudi.
PB Forki mendorong, ke depan Pengprof Forki Sulteng bisa mengagendakan kejuaraan nasional karate virtual.
Sulteng termasuk daerah yang selama ini banyak melahirkan atlet-atlet berprestasi nasioal maupun internasional dari berbagai cabang olahraga.
Salah satunya adalah atlet karate Kristo Mondolu yang telah mengharumkan nama daerah dan juga Merah Putih di berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
Masih ada banyak atlet dari cabang olahraga lainnya di Sulteng yang juga telah menjadi aset nasional.
Menjawab pertanyaan, Yudi juga mengatakan beberapa atlet karate Sulteng sedang dipersiapkan untuk berlaga di PON XX Papua pada 2021.
Mereka tetap menjalani latihan di rumah dengan pengawasan pelatih.
Kepala Sekretariat KONI Sulteng, Edison Ardiles mengatakan karate termasuk salah satu dari beberapa cabang yang sangat diharapkan mengukir prestasi cemerlang di PON XX.
Selain cabang karate, juga atletik,taekwondo, pencak silat, sepaktakraw putri, binaraga, dan dayung.
Pada PON XX, Sulteng menargetkan memperbaiki peringkat nasional dari papan bawah naik ke posisi lebih bagus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika