REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Antropologi Agama, Prof Koeswinarno menilai, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang diundangkan sejak 2008 lalu telah membuat kehidupan menjadi gila. Karena, menurut dia, dalam pergaulan antarumat beragama pun sekarang sudah tidak bisa bercanda lagi.
“Dulu waktu saya sekolah itu sering itu kita antaragama guyon, jadi orang Islam sama Kristen itu sering guyon. Tapi sekarang hal-hal semacam ini menjadi gila, kehidupan yang semula hidup bagus kita bisa guyon, karena UU ITE itu menjadi gila,” ujarnya dalam diskusi virtual bertema “Konflik Beragama dan Politik Identitas di Indonesia” pada Selasa (13/10).
Dia mengungkapkan, sekarang ini kehidupan masyarakat Indonesia memang mengalami masa liminal, yaitu masa perubahan di mana ingin meninggalkan tradisi lama, tapi tradisi yang baru belum siap betul.
“Ketika Kita sudah mulai meninggalkan nilai-nilai lama, sementara nilai-nilai baru belum kita temukan, menurut terori ini paling berbahaya karena hukumnya tidak jelas. Hukum lama sudah mau ditinggalkan, tapi hukum baru masih gamang juga,” ucapnya.
Karena itu, menurut dia, jika dulunya bisa bercanda dengan saudara yang berbeda agama, tapi ketika diviralkan bisa menjadi masalah dengan adanya UU ITE tersebut. “Sekarang ketika itu diviralkan itu menjadi berbahaya, saya bisa masuk penjara,” kata Prof Koeswinarno.
“Bisa saja tiba-tiba saat ini ada orang yang tidak suka dengan pernyataan saya, kemudian diadukan ke polisi. Padahal saya sama sekali tidak ada maksud untuk itu,” imbuhnya.
Dalam diskusi virtual itu, Peneliti Ahli Utama Puslitbang Bimas Agama Kementerian Agama ini juga menyoroti sejarah dibangunnya negeri ini. Menurut dia, sejarah Indonesia berawal dari kerajaan-kerajaan yang saling menaklukkan dan sejarah itu kini berulang.
“Karena sejarah Indonesia sejarah penaklukan, maka setiap pergantian rezim itu bukan berkesinambungan, tapi pergantian yang menaklukkan, sehingga tidak ada kesinambungan dan saling menyalahkan,” jelas Prof Koeswinarno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika